Perlu Kesepakatan Bersama Antisipasi Bencana

Rakor Penanggulangan Bencana 2015

TANA PASER - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan,  bencana tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi dan kepada siapa akan menimpa. Karena itu perlu upaya bersama, antara pemerintah  dengan lembaga dunia usaha dan masyarakat  untuk meringankan beban  korban akibat bencana.

"Kita semua perlu menyadari jika alam dan lingkungan hidup kita dewasa ini sudah banyak berubah, sehingga perlu langkah dan upaya untuk mengantisipasi  kemungkinan terjadinya  bencana tersebut," kata  Gubernur  Kaltim H Awang  Fareok Ishak dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Paser Bupati Paser  HM Ridwan Suwidi   pada pembukaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2015 bertema sinergitas BPBD Provinsi dan kabupaten/kota menuju Kaltim Maju 2018 tangguh menghadapi bencana, yang berlangsung di Pendopo Pemkab Paser, Senin (23/2).

Ridwan Suwidi menambahkan, kondisi Kaltim secara empiris dapat dilihat dengan perubahan kondisi biogeofisik alam, pemanasan global  dan perubahan iklim yang  melanda hampir seluruh belahan bumi saat ini, menghasilkan dampak perubahan iklim dan cuaca yang tidak beraturan. Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan menimbulkan berbagai fenomena alam yang memicu terjadinya bencana,  seperti elnino  yang menyebabkan kekeringan,  kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan,  serta gangguan asap.

 "La nina menyebabkan curah hujan melebihi normal  dapat menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya,  seperti kerawanan pangan, dan timbulnya hama  penyakit," ujar Ridwan.

Ditambahkan, pembangunan  yang pesat di segala bidang juga menimbulkan  berbagai  dampak  positif yang besar, tetapi di sisi lain juga menyebabkan dampak negatif pada  lingkungan alam,  sosial,  ekonomi serta teknologi  yang dapat memicu dan berisiko bencana, seperti tidak ditaatinya  rencana tata ruang,  pengusahaan sumberdaya alam yang kurang memperhatikan  analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan kelestarian lingkungan.

 "Selain itu, gagal teknologi juga mengakibatkan kondisi lingkungan bertambah rusak dan makin tidak seimbang.  Sementara itu, akibat eksploitasi sumber  daya alam yang  tidak terkontrol  menyebabkan hutan semakin rusak.  Begitu pula yang terjadi pada  sektor  pertambangan batu bara dan perkebunan," papar Ridwan.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Penanaggulangan Bencana Dearah (BPBD) Kaltim H Wahyu Widhi Heranata, mengatakan tujuan Rakor tahun ini adalah tercapainya satu pemahaman  atau persepsi kebijakan dan sinkronisasi  program dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari tingkat pusat,   provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim dan Kaltara sesuai dengan alur perencanaan program yang baik.

"Kami ingin ada kesepakatan  bersama antar semua pihak dalam gerak dan  langkah dalam mengatasi  permasalahan   penanggulangan bencana. Rencana program  penyelenggaraan  bencana juga terakomodasi dalam  rangka pembangunan dan pengembangan sistem  penanggulangan bencana secara sinergi, terencana, terpadu dan berkesinambungan," papar Wahyu Widhi.

Rakor berlangsung dua hari (23-24 Februari)  dihadiri BPBD  se-Kaltim dan Kaltara, Bappedda kabupaten/kota, SKPD terkait,  perusahaan dan lembaga  swadaya  masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. (mar/sul/hmsprov)

Berita Terkait