SAMARINDA - Pelaksana tugas (Plt) Sekprov Kaltim H Muhammad Sa'bani bicara langsung bagaimana perkembangan dan pelaksanaan zonasi sekolah melalui siaran langsung dialog interaktif TVRI Kaltim, Jumat (28/6/2019) pagi.
Sa'bani mengatakan kebijakan zonasi di Kaltim pada umumnya sama dengan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Hanya saja di Kaltim, sistem zonasi juga melibatkan pendekatan di masing-masing Rukun Tetangga (RT) untuk pendataan. "Artinya, pihak sekolah bisa mendata dari wilayah sekolah ada berapa RT yang masuk dalam zonasinya dan wajib diterima. Misal, SMA Negeri 1 Samarinda. Dimana sekolah harus mengetahui berapa jumlah RT masuk di lingkungan sekolahnya. Terhadap anak-anak dilingkungan itu wajib diterima sekolah sesuai zonasinya," kata Sa'bani.
Selebihnya dari kuota yang akan diterima adalah jalur prestasi. Dengan batasan untuk zonasi 80 persen dan perpindahan 15 persen, sisanya prestasi. Hal ini menurut Sa'bani diterapkan di Kaltim sejak 1 Juli 2019 mendatang.
Pada dialog interaktif di TVRI Kaltim tentang Zonasi Sekolah juga menghadirkan Prof Lambang Subagyo dari FKIP Unmul dan orang tua siswa asal Samarinda Basran. (jay/her/yans/humasprovkaltim)
03 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pendidikan
28 September 2019 Jam 18:52:41
Pendidikan
18 Januari 2017 Jam 00:00:00
Pendidikan
05 November 2019 Jam 22:48:38
Pendidikan
18 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
25 Juli 2017 Jam 07:50:02
Pendidikan
06 Maret 2021 Jam 21:45:02
Penanggulangan Bencana
06 Maret 2021 Jam 21:44:42
Penanggulangan Bencana
05 Maret 2021 Jam 19:51:36
Sosial
05 Maret 2021 Jam 18:07:30
Kegiatan Silaturahmi
05 Maret 2021 Jam 18:07:06
Ketetapan Pemerintah
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
28 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 Juli 2019 Jam 21:16:57
Kunjungan Kerja
23 April 2018 Jam 21:13:39
Agama
21 Januari 2014 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
19 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan