PNS Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Sanksinya Diberhentikan Tidak Hormat

 

PNS Terlibat Penyalahgunaan Narkoba Sanksinya  Diberhentikan Tidak Hormat

 

SAMARINDA - Penyalahgunaan Narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) di Kaltim kian memprihatinkan. Lebih miris lagi karena penggunanya termasuk di kalangan pelajar hingga aparatur pemerintah. Bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba akan  disanksi berat, bahkan hingga  diberhentikan tidak secara hormat.

Penegasan  itu diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kaltim H Irianto Lambrie dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Korpri H Syarifuddin pada  Sosialisasi /Penyuluhan Pencegahan Penggunaan, Bahaya dan Sanksi Hukum Pengedar/Bandar Narkoba di Gedung Korpri Kaltim, Senin (15/6).

Narkoba menurut dia, sangat berbahaya bagi diri bahkan keluarga dan masyarakat sekitar karena mampu merusak fisik, jiwa dan mental serta moral para pengguna. Karenanya, PNS sebagai aparatur  pemerintah dan pelayan masyarakat wajib terbebas dari pengaruh atau penyalahgunaan Narkoba.

Apalagi, Pemprov Kaltim telah menetapkan Kaltim sebagai zona bebas  peredaran dan penggunaan narkoba. Sebab itu, PNS harus mampu menjadi ujung tombak pencegahan dan pemberantasan peredaran serta penyalahgunaan narkoba.

Aparatur pemerintah pengguna Narkoba akan sangat merugikan pemerintah dan lingkup kerja serta masyarakat. Sebab, tidak mampu bekerja secara baik dan profesional serta merusak kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

“PNS yang terlibat narkoba selain merusak diri dan keluarga serta masyarakat juga menciptakan kinerja organisasi tidak profesional dan tidak produktif. Bahkan pelayanan ke masyarakat pun tidak maksimal,” ungkapnya.

Dia menyebutkan dalam kurun waktu 2011 terdapat 658 kasus dengan 1.035 tersangka dan barang bukti 7.850 gram sabu-sabu, 8.575 gram ganja, 827 gram heroin, 1.072 butir ekstasi dan 494.056 doble L.

Selain itu, kondisi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Kaltim setiap tahun terus meningkat dengan pengguna dari berbagai kalangan atau tidak hanya orang yang berduit saja tetapi sudah merambah ke lingkup keluarga (rumah tangga) bahkan sekolah.

“Oknum anggota Korpri yang menjadi pengguna apalagi pengedar sangat memalukan karena merusak citra dan nama baik organisasi. Hukuman minimal sanksi berat kalau perlu diberhentikan dengan tidak hormat,” tegasnya.

Sosialisasi/penyuluhan pencegahan penggunaan dan bahaya narkoba diikuti 100 anggota Korpri provinsi dan kabupaten/kota serta instansi vertikal. Narasumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim dan Satuan Narkoba Polresta Samarinda. (yans/sul/es/hmsprov).

Berita Terkait