Pokja PUG, Wadah Konsultasi Bagi Pelaksana dan Driver

19 September 2019 Jam 07:55:20 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 49 kali

ist

Samarinda - Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis Rencana Aksi Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaeten/Kota Se Kaltim di Hotel Midtown Samarinda, Rabu (19/9/2019). Sekretaris DKP3A Kaltim Zaina Yurda, mengatakan Bimtek dimaksudkan untuk mengevaluasi peran strategis Pokja PUG dalam mendorong pelaksanaan program serta menyusun Rencana Aksi Pokja PUG kabupaten dan kota. “Diharapkan melalui Bimtek ini akan menghasilkan peningkatan komitmen dan peran Pokja PUG di kabupaten dan kota guna mendukung percepatan pelaksanaannya di daerah,” ujarnya.

Ia melanjutkan, isu-isu gender harus terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hal itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional di semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. “Sedangkan Pokja PUG sebagai wujud pelembagaan PUG sekaligus wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak (driver) PUG dari berbagai instansi/lembaga di daerah,” tutur Yurda.

Yurda menyebutkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PUG di daerah. Yaitu fakta di lapangan menunjukkan fungsi dan peran Pokja PUG yang belum maksimal.

Masih minimnya pemahaman anggota Tim Pokja PUG terhadap fungsi dan tugasnya masing-masing. Termasuk peran masing-masing SDM penggerak di daerah yang kurang jelas dan kurang berimbang.

Terlebih menjadi kesepakatan bersama bahwa pelaksanaan PUG akan difokuskan pada prioritas pembangunan daerah dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Untuk itu, diperlukan masukan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja PUG untuk memahami SDGs dan strategi pelaksanaan PUG terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian SDGs. “Melalui berbagai upaya tersebut, harapannya prinsip No One Left Behind (tidak seorangpun ditinggalkan) yakni memastikan kelompok rentan, minoritas dan marginal tidak satu pun diabaikan itu bisa tercapai,” ungkapnya.

Yurda juga berharap adanya ide-ide dan rumusan kebijakan yang mampu untuk mengatasi kesenjangan sekaligus mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua sektor pembangunan.

Kegiatan diikuti 30 peserta dari Bappeda, Dinas PPPA dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) kabupaten/kota se Kaltim. Narasumber Kabid Kesetaraan Gender Dalam Hamkam KPPPA Mohammad Udin, pejabat Bappeda Kaltim Djarot Kurniadi, Fasilitator Pusat Bambang Wiranto dan Fasilitator Daerah Abdullah Karim.(yans/her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait