SAMARINDA – Maraknya pembangunan di Kaltim terutama di sektor infrastruktur memerlukan dukungan pembiayaan yang sangat besar. Karenanya, pola kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau pola PPP (public privat partnership) sangat diperlukan.
“Pembangunan infrastruktur di Kaltim semakin marak, karenanya diperlukan dukungan pembiayaan pihak swasta melalui pola PPP,” ujar Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim HM Yadi Sabianoor usai membuka Sosialisasi Pembiayaan Investasi melalui Pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kamis (14/3).
Menurut dia, selama ini banyak pembangunan yang dilaksanakan pemerintah hanya menggunakan pembiayaan yang bersumber dari pusat (APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan dana APBD.
Pola pembiayaan baik melalui APBN maupun APBD cukup memberatkan keuangan negara. Karenanya, diperlukan dukungan dan keterlibatan pihak swasta untuk ikut membiayai pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, sehingga pemerintah membuat kebijakan mengenai pembiayaan pembangunan melalui pola PPP atau kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta.
Namun, sejak dikeluarkannya kebijakan itu banyak pihak swasta yang belum mengetahui prosedur yang harus dilakukannya.“Pada dasarnya pihak swasta banyak yang berminat bekerjasama dengan pemerintah khususnya kerjasama pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui PPP. Karenanya, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif bagi swasta maupun instansi terkait,” jelasnya.
Diakui Yadi, selama ini Pemprov Kaltim telah menjalin kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) salah satu BUMN bidang keuangan yang membiayai, memfasilitasi dan melaksanakan bimbingan proyek infrastruktur.
Kerjasama dengan SMI khususnya dilakukan perbaikan dalam masterplan, proposal dan FS (feasibility study/studi kelayakan) maupun pra FS sampai DED (Detail Engineering Design/gambar kerja detail) agar mudah dijual ke swasta,” ungkapnya.
Sosialisasi diikuti perusahaan swasta dan asosiasi-asosiasi perusahaan, BPPMD kabupaten/kota serta instansi terkait (stakeholders) perijinan dan penanaman modal daerah di Kaltim.
Narasumber dari PT SMI dengan materi pembiayaan dalam kerjasama pemerintah swasta. Termasuk BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menyampaikan berkaitan dengan fasilitasi perijinan maupun informasi penanaman modal dan Bappenas menyampaikan program kerjasama pemerintah dan swasta. Sebab, seluruh program dan kegiatan di Indonesia itu tercatat di bluebook Bappenas. (yans/hmsprov)
22 Januari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
27 Juni 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
29 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
09 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
10 April 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
26 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
30 April 2021 Jam 06:47:16
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
30 April 2021 Jam 06:46:34
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14 April 2021 Jam 19:41:18
Kesehatan
13 April 2021 Jam 04:09:10
Kesehatan
13 April 2021 Jam 04:08:50
Berita Acara
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
22 November 2017 Jam 09:23:30
Pembangunan
29 Desember 2020 Jam 15:51:50
Kunjungan Kerja
07 Juni 2016 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
12 Maret 2018 Jam 19:10:22
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
21 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan