Potensi Pajak Kaltim Banyak Asalkan Mau Berinovasi


BALIKPAPAN - Potensi penerimaan pajak di Kaltim dinilai sangat banyak. Asalkan semua pihak, khususnya perangkat daerah maupun Kantor Pajak di Kaltim banyak berinovasi, sehingga penerimaan pajak semakin banyak di daerah ini. Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi mengatakan potensi penerimaan pajak di Kaltim sangat besar. Bahkan baru-baru ini pemprov melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim bersama dirinya paparan dihadapan tim dari Kementerian PAN dan RB. Dalam rangka lomba inovasi bagi perangkat daerah se Indonesia.

"Menariknya, Bapenda memiliki inovasi terbaru dalam menarik penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui program Samsat Delivery Pos atau Sadelpos. Program ini dilaksanakan kerjasama Bapenda dengan Kantor Pos di Kaltim. Program ini dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di daerah," kata Hadi Mulyadi ketika Dialog Perpajakan dalam rangka Hari Pajak 2019, di Kantor DJP Kaltimtara, Jalan Ruhui Rahayu Balikpapan, Selasa (16/7/2019) malam.

Diakui Hadi yang membuat dirinya bersemangat adalah lomba itu diikuti  3.000 peserta. Diseleksi administratif menjadi 1.200 peserta. Ternyata, Kaltim masuk top 99 peserta yang merupakan daerah berinovasi. Dari 99 peserta akan diumumkan top 45 daerah berinovasi. Artinya, inovasi ini meringankan beban masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat.

"Hanya menggunakan telepon seluler memanggil petugas pos, maka pajak kendaraan yang dibayar pagi hari, pada sore harinya langsung selesai tanpa harus menunggu di Kantor Samsat. Inilah yang saya maksud dari inovasi tersebut. Mampu memudahkan masyarakat membayar pajak," jelasnya.

Bahkan, respon panelis yang menguji Pemprov Kaltim sangat mengakui inovasi tersebut. Sebab, inovasi ini membantu menghidupkan kembali Kantor Pos yang sudah mati suri.

Diharapkan seluruh pihak, terutama jajaran Kantor Pajak maupun Bapenda dapat terus berinovasi dalam penerimaan pajak di Indonesia, khususnya Kaltim. "Itulah yang saya maksud. Agar mampu melayani masyarakat dengan baik. Contohnya, ibu rumah tangga tidak perlu lagi ke Kantor Samsat. Cukup telepon Kantor Pos saja. Tetapi, program itu hanya untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor tahunan saja bukan lima tahunan. Karena, kalau lima tahunan harus cek fisik kendaraan," jelasnya

Melalui program ini, ternyata sangat membantu daerah dalam melunasi piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga kurang lebih Rp380 miliar sejak 2016 hingga 2017 dan 2018 berkurang mencapai kurang lebih Rp100 miliar.

Karena itu, Hadi mengajak agar bersama-sama untuk berinovasi dalam mendukung penerimaan pajak di daerah. "Saya yakin kita semua bisa melakukan itu. Karena banyak potensi penerimaan pajak yang bisa didapat. Asalkan semua mampu berinovasi," jelasnya. (jay/her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation