PPL Harus Mampu Gunakan GPS

PPL Harus Mampu Gunakan GPS

 

SAMARINDA–Dalam upaya mendukung kegiatan budidaya tanaman perkebunan maka setiap petugas/penyuluh pertanian lapang (PPL) harus memiliki kemampuan menggunakan GPS (global positioning system/sistem navigasi satelit).

“PPL mempunyai peranan penting bahkan penentu dalam pengembangan perkebunan, khususnya di wilayah binaan mereka,” kata Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Hj Etnawati pada Pelatihan Pemetaan Tata Letak Perkebunan Lanjutan Bagi PPL, pekan lalu.

Menurut dia, pada perkebunan rakyat diperlukan sumber daya manusia (SDM) petugas/PPL yang terlatih dalam pemetaan utamanya survei didukung teknologi dalam pendataan/pengambilan data informasi tata ruang lahan/wilayah binaan.

Etnawati menyebutkan tahun 2015 ini Kaltim mendapatkan program pengembangan perkebunan rakyat untuk pengembangan kelapa sawit seluas 800 hektar, karet 400 hektar dan lada seluas 50 hektar.

Karenanya, diperlukan kemampuan petugas/PPL yang terampil dalam pendataan calon petani dan calon lahan (CPCL) yang berhubungan dengan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan.

“Pengolahan data CPCL sangat penting. Karenanya data akurat dan kredibel diperlukan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program. Sebab, data tersebut sangat diperlukan masyarakat perkebunan dalam pengembangan komoditi perkebunan,” ujarnya.

Karenanya, pada Mei lalu sebanyak 28 petugas/PPL dari tujuh daerah dilatih. Mereka yang dilatih berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara 13 orang, Kutai Timur empat orang, Penajam Paser Utara 1 orang, Kutai Barat 4 orang, Paser dan Balikpapan serta Samarinda masing-masing 2 orang.

 Pelatihan diberikan agar petugas/PPL mempunyai wawasan tentang struktur data keruangan dan pengelolaan data spasial. Juga, memahami teknologi survei dan pemetaan, perangkat keras/lunak terutama teknologi sistem informasi geografis.

“Petugas harus mampu memprint lay out hasil titik koordinat di lapangan agar menjadi sebuah sketsa/peta informasi lokasi potensi lahan CPCL/kelompok tani di desa (kecamatan) pada wilayah pengembangan perkebunan di daerah binaan,” ungkap Etnawati. (yans/sul/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation