SAMARINDA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar pembangunan Bendungan Teritip di Desa Teritip, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bisa dipercepat sebelum datangnya musim hujan tahun depan.
"Saya mendapat keluhan dari Pak Walikota bahwa di Balikpapan terjadi krisis air bahan baku. Saya perintahkan Ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar sebelum musim hujan tahun depan, bendungan itu sudah bisa diselesaikan," kata Presiden Jokowi kepada wartawan saat meninjau proyek pembangunan Bendungan Teritip di Kota Balikpapan pada Kamis (24/3).
Pembangunan Bendungan Teritip yang berdaya tampung 2,4 juta meter kubik yang mampu menyedikan bahan baku air bersih dengan kapasitas mencapai 260 liter perdetik dibangun dari hasil sinergitas antara anggaran dari APBN dan APBD atau dari pemerintah pusat dan daerah.
"Bendungan ini memang dibangun dari sinergi antara APBN dan APBD. APBN Rp370 miliar dan APBD Rp86 miliar. Duet-duet anggaran seperti ini penting agar pembangunan cepat selesai," kata Presiden Jokowi yang dalam peninjauan ini didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak
Presiden memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan yang bisa memebebakan lahan dilakukan cepat sehingga pengerjaan kontruksi juga cepat. sehingga, diharapkan tahun depan bendungan ini dapat beroperasi dan bermanfaat untuk mengendalikan banjir pada permukiman penduduk dan industri di wilayah Balikpapan dan sekitarnya, sekaligus dapat menyuplai kebutuhan air baku serta meningkatkan pariwisata.
"Kita harapkan tahun depan sudah bisa menjadi tampungan air baku bagi masyarakat di Balikpapan dan sekitarnya dan yang kedua untuk bisa mengendalikan banjir serta untuk meningkatkan pariwisata," katanya.
Sementara itu Walikota Balikpapan H Rizal Effendy mengatakan proyek tersebut terus dikerjakan untuk pengendali banjir sekaligus tampungan air untuk bahan baku air bersih. Dia mengatakan saat ini soal lahan telah dibebaskan sekitar 117 ha dan yang belum dibebaskan sekitar 100 ha. Karena itu akan terus diupayakan untuk pembebasan lahan sebagai dukungan agar proyek ini segera selesai.
Sementara itu, Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak menyatakan Bendungan tersebut sangat strategis untuk mendukung ketersediaan air baku, sekaligus pengendali banjir. Sehingga diharapkan proyek ini dapat segera diselesaikan sesuai dengan target. Dia juga berharap Pemkot Balikpapan terus melakukan percepatan pembebasan lahan untuk mendukung percepatan penyelesaian bandungan tersebut.
"Saya berharap jajaran Pemkot Balikpapan bisa bekerja cepat untuk pembebasan lahan dan warga sekitar yang memiliki lahan atau tanah bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk memperlancar pembangunan bendungan yang berdampak besar bagi pengendalian banjir dan pemenuhan air baku bagi warga Kota Balikpapan,” katanya
Terkait dengan bantuan pendanaan, Awang menyatakan siap membantu Kota Balikpapan, karena proyek tersebut berdampak besar bagi ketersediaan air bagi masyarakat yang saat ini mengalami krisis air. Selama proyek tersebut untuk kepentingan rakyat, Pemprov siap membantu dan hal itu tentunya akan dibicarakan dengan jajaran legislatif.(tim humasprov kaltim/hmsprov).
08 Desember 2017 Jam 22:08:13
Pembangunan
29 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
14 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
23 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
09 Maret 2021 Jam 10:57:31
Kegiatan Silaturahmi
09 Maret 2021 Jam 10:56:48
Kegiatan Silaturahmi
09 Maret 2021 Jam 10:53:03
Kegiatan Silaturahmi
09 Maret 2021 Jam 10:51:12
Berita Acara
09 Maret 2021 Jam 10:50:56
Berita Acara
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
07 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 November 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
06 September 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 November 2019 Jam 23:01:58
Rapat Koordinasi Pemerintah