Priyo Budi Santoso: Jangan Pesimis, Matahari Masih Bersinar

 DPR Dukung Daerah Ikut Kelola Blok Mahakam  

 

JAKARTA – Setelah sehari  sebelumnya bertemu Komisi VII DPR, Selasa (29/1) kemarin, Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam (ARKTBM) melanjutkan perjuangan dengan menemui Wakil Ketua DPR,  Priyo Budi Santoso.  Jika sebelumnya aliansi ini hanya mendapat gambaran ‘abu-abu’ di Komisi VII DPR, maka dari Priyo Budi Santoso, mereka justru mendapat dukungan luar biasa dan tegas. Daerah harus ambil bagian dalam pengelolaan Blok Mahakam, setelah kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation berakhir pada 2017.

                “Saya sudah mendengarkan dengan seksama masukan konstruktif dari Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam. Saya berterima kasih karena  DPR RI telah diberikan  masukan  dan ide-ide yang baik untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Timur dan Republik Indonesia. Saya pastikan, DPR tidak akan tinggal diam. Saya berada dalam posisi untuk bersama-sama mendukung perjuangan ini,”  tegas Priyo Budi Santoso, di ruang kerjanya.

                Langkah pertama yang akan dilakukan DPR adalah  mengingatkan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar tidak tergesa-gesa memberikan putusan apapun, sebelum memberi tahu opsi-opsi terbaik apa saja yang akan diputuskan paska 2017.

                Jika DPR telah diberikan penjelasan oleh jajaran Kementerian ESDM tentang kebijakan yang akan diputuskan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan maupun dengan opsi yang lain, Priyo Budi Santoso menegaskan pada saat dia dan anggota DPR lainnya akan memberi masukan-masukan seperti yang disampaikan aliansi untuk Blok Mahakam.

                Menanggapi kekhwatiran sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa gerakan ini akan dilakukan dengan cara-cara radikal dan kekerasan, Priyo meminta agar pihak-pihak yang khawatir itu, tidak lagi melanjutkan kekhawatiran mereka.

“Aliansi telah menegaskan bahwa tidak akan ada gerakan anarkis dan radikal yang akan mengganggu objek vital nasional. Kami juga akan meminta Gubernur, Pangdam dan Kapolda untuk tetap mengayomi tuntuntan masyarakat Kaltim ini,” seru wakil rakyat dari Partai Golkar itu.

Dia menambahkan, masa depan Blok Mahakam memang akan ditentukan oleh pemerintah, namun  DPR tidak akan diam. Apalagi rakyat Kaltim, melalui aliansi ini telah menegaskan bahwa mereka  tidak anti perusahaan asing atau investasi asing. Tetapi bagaimana agar ada kebijakan yang adil agar daerah penghasil bisa diberikan hak yang lebih layak dalam proporsi pengelolaan ladang migas potensial ini.

“Jangan semua disedot hanya untuk kepentingan bisnis semata. Sebab itu akan sangat melukai  nilai-nilai keadilan bagi masyarakat,” imbuhnya.

                Sedangkan soal pertanyaan pesimis dari anggota Komisi VII DPR dan sekelompok kepentingan tertentu yang tidak menginginkan keterlibatan daerah dalam pengelolaan industri migas ini, Priyo Budi Santoso mengatakan  bahwa tidak ada yang perlu dirisaukan dari perjuangan ini, termasuk untuk urusan pembiayaan oleh daerah, sekalipun selalu didengungkan bahwa untuk menjalankan bisnis migas ini dibutuhkan investasi yang sangat besar dan mungkin tidak mampu dipenuhi oleh daerah.

                “Dalam hidup ini jangan pernah pesimis, matahari masih bersinar. Keinginan masyarakat daerah menuntut kearifan lokal adalah suatu keinginan yang alamiah dan itu tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun juga. Yang penting, daerah tidak anti investasi asing, yang penting juga daerah menjamin keamanan tetap kondusif. Gubernur dan rakyat Kaltim jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai, bola (peluang) ini lepas,” tegas Priyo.    

                Sebelumnya, Ketua ARKTBM, Wahdiyat yang memimpin  rombongan aliansi ini menjamin bahwa keterlibatan daerah nantinya tidak akan mengganggu kelanjutan status karyawan, termasuk remunirasi bagi mereka.

                “Kami sangat sadar, industri ini harus tetap berjalan. Dan tidak perlu ada kekhawatiran bahwa jika daerah terlibat lalu akan ada rasionalisasi atau produksi akan merosot drastis. Industri ini akan tetap berjalan normal, sementara Total dan Inpex juga tetap berpeluang untuk berusaha pada blok-blok yang baru,” tegas Wahdiyat. (sul/hmsprov)   

Foto : Priyo Budi Santoso didampingi Anggota Komisi VII Boby A Rizaldi, bersama Ketua  Aliansi untuk Blok Mahakam Wahdiyat.(samsul/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation