Program Demapan untuk Atasi Kerawanan Pangan di Pedesaan

SAMARINDA – Tidak bisa dipungkiri  bahwa masyarakat miskin merupakan komunitas yang rawan terhadap kekurangan pangan dan gizi. Sebagian besar masyarakat miskin berada di pedesaan. Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) dilaksanakan untuk mengatasi kerawanan pangan.
“Saya minta agar para kepala badan/kantor yang menangani ketahanan pangan baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dapat menggalakkan program Demapan, terutama pada desa dengan  rumah tangga miskin lebih dari 30 persen,” kata Wakil Gubernur Farid Wadjdy pada Rekernis Ketahanan Pangan dan Penyuluhan se-Kaltim 2013 di Ruang Ruhui Rahayu, Rabu (6/3).
Menurut dia, pemerintah telah menetapkan berbagai program terkait program pengentasan kerawanan pangan di pedesaan, salah satunya program Demapan khususnya bagi desa yang terdapat rumah tangga miskin mencapai 30 persen dari jumlah penduduknya.
Melalui program tersebut, diharapkan masyarakat akan mandiri atau mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pihak lain seperti bantuan beras miskin (raskin).
Tentunya, merupakan tanggungjawab atau kewenangan dan tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) selaku koordinator Ketahanan Pangan Daerah dan Pengendali Sistem Penyuluhan Pertanian dalam memantapkan ketersediaan pangan di daerah.
Baik  pangan berasal dari produksi lokal maupun luar daerah sebagai persediaan cadangan pangan agar seluruh  masyarakat di pedesaaan mampu menggalakkan kegiatan pertanian ataupun dapat mengakses pangan dengan mudah dan harga terjangkau.
“Melalui program Demapan akan terbentuk masyarkat yang mandiri atau minimal mengurangi ketergantungan pada bantuan pihak lain. Seperti yang dicanangkan Kabupaten Malinau yang menginginkan Bebas Raskin di daerahnya,” ungkapnya.
Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan maka pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat menggalakkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal antara lain melalui pengembangan bisnis lokal.
“Diperlukan dukungan stakeholders khususnya investasi dalam pengembangan pertanian pangan, terutama kemitraan dunia usaha, gerai/outlet pangan lokal, teknologi pengolahan pangan lokal dan peningkatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah,” harap Farid Wadjdy. (yans/hmsprov)

//Foto: Usaha tani padi untuk ketahanan pangan. (dok/humasprov kaltim).
 

Berita Terkait
Government Public Relation