Kalimantan Timur
Program KB Harus Dilanjutkan

SAMARINDA-Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltim, Bere Ali menilai program Keluarga Berencana (KB)  harus terus dilanjutkan pada masa mendatang. Program kependudukan dan pembangunan keluarga penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia menuju bangsa yang berkualitas.

"Pengendalian penduduk maupun pembangunan keluarga penting dilakukan untuk mengantisipasi masalah kependudukan, seperti laju pertumbuhan penduduk dan kualitas kependudukan. Kenyataannya program KB diakui dan tidak disanksikan mengatasi masalah kependudukan," kata  Bere Ali, Jumat (19/2)

Bere Ali  juga menilai perlu meningkatkan kelembagaan yang kokoh dan utuh dari pusat hingga daerah didukung Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas guna memaksimalkan pelaksanaan pelayanan program KB.

Padahal ketiga prasyaratan yaitu kelembagaan utuh, SDM berkualitas, serta pendanaan memadai,  utama keberhasilan ini harus tersedia. Jika tidak, pemerintah  akan sulit memastikan program nasional sepenting KB bisa terlaksana efektif di Kaltim," ujarnya.

Selain itu peran Pemda maupun DPRD dapat meningkatkan dukungan sisi penganggaran, meskipun yang membidangi KB merupakan instansi vertikal atau kementerian. Pemprov Kaltim contohnya, tidak segan memberikan hibah ke kementrian, karena menilai target pembangunan muaranya untuk kesejahteraan masyarakat.

"Sebagai contoh, kita menghibahkan Asrama Haji Balikpapan ke Kementerian Agama, kemudian hibah tanah pembangunan Pusat Rehabilitasi BNNP Kaltim. BKKBN juga perlu didukung, dengan kerjasama dan kebersamaan dinilai mampu melaksanakan program kependudukan dengan baik,"ujarnya.

Menurutnya, melalui sosialisasi, seminar maupun pelatihan diharap dapat menyatukan pemahaman betapa pentingnya program kependudukan dan pembangunan keluarga dalam meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.

Bere Ali  menyebutkan periode 2012-2045, Indonesia berpeluang mendapat bonus demografi dengan bertambahnya jumlah penduduk usia kerja yang memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat lebih tinggi serta membaiknya kesejahteraan masyarakat.

"Bonus demografi harus dikelola baik dengan memperhatikan secara seksama pembangunan kependudukan khususnya program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK), terkait erat pembangunan dalam  meningkatkan kualitas SDM," harap Bere Ali.(mar/hmsprov)

Berita Terkait