Program KKB Harus Mengacu pada Progja Nasional

Program KKB Harus Mengacu pada Progja Nasional

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisal menegaskan dalam upaya menyukseskan program pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) harus mengacu pada kegiatan dan program kerja sesuai sasaran dan target nasional.

“Tahun ini BKKBN harus melakukan evaluasi program KKB 2013. Kemudian kegiatan dan program kerja selanjutnya harus mengacu pada sasaran dan target yang ingin dicapai secara nasional,” ujar Mukmin Faisyal pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di Ruang Ruhui Rahayu, Senin (3/3).

Program kerja itu meliputi penurunan  angka kelahiran serta meningkatkan angka penggunaan kontrasepsi dan menurunkan angka kebutuhan masyarakat untuk ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), peningkatan persentase peserta KB menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari semua peserta KB cara modern.

Meningkatkan peserta KB baru (PB) dengan peningkatan peserta KB aktif (PA) serta peningkatan peserta KB baru (PB) keluarga miskin (KPS dan KS-1). Peningkatan Peserta KB aktif (PA) keluarga miskin (KPS dan KS-1).

Sasaran dan target nasional yang menjadi acuan bagi jajaran BKKBN Kaltim dalam melaksanakan program kerjanya di tahun 2014 ini dengan harapan bisa lebih baik bahkan melampaui sasaran dan target Nasional.

Selain itu, diperlukan upaya strategis bagi akselerasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Antara lain dengan melakukan penguatan pencapaian target pelayanan KB serta pelayanan KB yang berkualitas dan merata.

Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB yang ditekankan pada inventarisasi dan identifikasi peraturan dan kebijakan sektor terkait program KKBPK. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu.

“Saya  perlu menegaskan pentingnya memperkuat kelembagaan KB dan memantapkan mekanisme operasional lini lapangan di seluruh daerah se-Kaltim. Apalagi, Penyuluh Lapangan KB (PLKB) semakin berkurang bahkan ada yang beralih tugas ke profesi lain,” tegas Mukmin Faisyal.

Sementara itu Deputi Advokasi dan Pelaporan BKKBN Abidinsyah Siregar mengungkapkan rasa terima kasih pemerintah pusat atas komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak serta seluruh jajaran Pemprov  Kaltim dalam upaya membantu menyukseskan berbagai program KKB di daerah ini.

“Guna mendukung kesuksesan pelaksanaan program nasional di daerah maka para kepala daerah baik bupati maupun walikota yang daerahnya belum memiliki kelembagaan KB diminta segera membentuk dan melaksanakan fungsi kelembagaan KB dengan benar,” ujar Abidinsyah Siregar.

Rakerda Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga se-Kaltim dan Kaltara dilaksanakan selama dua hari sejak 3-4 Maret diikuti 180 peserta. Tampak hadir Wakil Bupati Kutai Kartanegara HM Gufron. Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatangan MoU Pembangunan KKB di kabupaten/kota tahun 2014 secara simbolis.  (yans/sul/es/hmsprov)

///FOTO : Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisal bersama Deputi Advokasi dan Pelaporan BKKBN Abidinsyah Siregar menyaksikan penandatangan MoU Pembangunan KKB di kabupaten/kota tahun 2014 oleh Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Karlina.(fajar/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation