Program Prioritas Diusulkan Masuk Buku III RPJMN

Musrenbang Regional se-Kalimantan

 

TARAKAN - Pembahasan usulan penyelarasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk keselarasan program prioritas regional kalimantan terhadap Buku III Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 berlangsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) Regional se-Kalinantan di Ruang Pertemuan RSUD Tarakan, Senin (15/12).

Pada rapat yang dipimpin Plt Serkprov Kaltim Dr H Rusmadi MS dan Asisten Bidang Pemerintahan H S Fathur Rahman didampingi perwakilan Bappeda Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kalbar dan Kalteng itu diungkapkan sejumlah kegiatan proyek dan program prioritas regional kalimantan yang menuntut perhatian dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

”Kita ingin usulan penyelarasan RPJMN 2015-2019 ini sampai ke tangan Presiden Joko Widodo,” kata Rusmadi sekaligus menginformasikan jika Presiden akan membuka resmi Musrenbang Regional se-Kalimantan bertempat di Aula Kantor Walikota Tarakan itu Senin malam.

Musrenbang Regional se-Kalimantan menyepakati usulan bersama sebelum dibawa pada forum Musrenbang Nasional di Jakarta, Kamis (18/12). Antara lain proyek pembangunan dan percepatan pembangunan Trans Kalimantan yang hingga kini belum tuntas, percepatan pembangunan perkeretaapian, pelabuhan laut untuk mendukung poros maritim, Bandara di ibukota provinsi.

 Selain itu juga Bandara perintis pembangunan dan percepatan pembangunan pembangkit listrik dan jaringan interkoneksi se-Kalimantan, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), bendungan dan irigasi.

Kemudian percepatan pembangunan daerah perbatasan, penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) se-Kalimantan serta penyelesaian isu-isu lingkungan hidup.

     Semua provinsi di Kalimantan memprioritaskan pembangunan perekertaapian di Kaltim untuk rute Kubar-Balikpapan sepanjang 130 kilometer  dan Muara Wahau-Lubuk Tutung 135 kilometer.

Kegiatan ini belum tercantum dalam list kegiatan Buku III RPJMN 2015-2019 yang berisi tentang daftar pembangunan wilayah se-Indonesia, padahal sudah ada investor yaitu Russian Railways dan MEC Coal untuk rute Kubar-Balikpapan dana 1,758 bilion USD dengan progres saat ini lanjutan proses perizinan berupa izin prinsif Gubernur dan penetapan trase, pemberian beasiswa pendidikan ke Rusia untuk tenaga kerja kereta api untuk 50 orang dengan biaya 50 persen Pemprov Kaltim dan 50 persen Rusia. Selain itu pembebasan lahan pada 2015, DED dan konstruksi 2016 dan target operasional 2019.

     Sementara itu nilai investasi rute Muara Wahau-Lubuk Tutung kerjasama Pemprov Kaltim dengan Ras Al Khaimah Mineral and Metal Invesment Uni Emirat Arab-Mec Coal dengan dana 1,5 bilion USD dengan progres saat ini berupa pematangan lahan.

     Proyek infrastruktur yang juga prioritas adalah jalan tol, jalan akses dan jembatan untuk mendukung konektivitas di Pulau Kalimantan. Kaltim diusulkan trans Kalimantan lintas selatan, jalan akses dan pembangunan jembatan Pulau Balang, jalan industri Maloy, jalan Semoi-Sepaku-Semoi, jalan Samarinda-Tenggarong, jalan Sangkulirang-Talisayan-Guntur-Tanjung Redeb.

Kemudian jalan  tol Samarinda-Balikpapan, jembatan Kembar Mahakam, jembatan Loa Kulu, jembatan Mahakam Kota II, jembatan Tulur Aji Jejangkat, jalan tol Samarinda-Tenggarong, jalan Long Pahangai-Tiong Ohang-Batas Kalbar, dan jalan Tiongt Ohang-Long Apari.

     Seluruh perwakilan Musrenbang Regional se-Kalimantan tampak bersemangat mengusulkan kepentingan proyek di daerah masing-masing. Kalbar misalnya sangat prihatin terhadap Trans Kalimantan yang hingga kini belum tuntas, karena pihaknya perlu mengusulkan peningkatan dan pemelihaaan jalan dan jembatan lintas Kalimantan poros selatan.

Begitu juga dengan perhubungan udara, Kalimantan harus terkoneksi dengan baik. Meskipun sudah ada maskapai penerbangan Pontianak-Balikpapan, tetapi operasionalisasinya masih terbatas. ”Kami saja harus terbang ke Jakarta dulu baru sampai ke Kaltara ini,” kata perwakilan Bappeda Kalbar, Guruh Paryono. 

”Pada rapat Musrenbang Regional Kalimantan ini sebenarnya banyak usulan proyek prioritas lain yang dilontarkan masing-masing provinsi dan ini merupakan tindaklanjut pertemuan di Jakarta pada 5 November. Sekali lagi kita berharap hal ini dapat diakomodir Pusat dalam dokumen RPJMN 2015-2019,” tegas Rusmadi.(ri/sul/es/hmsprov).

////FOTO : H Rusmadi

 

Berita Terkait
Government Public Relation