Kalimantan Timur
Program Sejahterakan Rakyat, Wagub : Pemprov Satu Frekuensi dengan DPRD

Wagub Hadi Mulyadi memberi jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim. (YUVITA/HUMASPROV KALTIM)

SAMARINDA - Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltim atas nota penjelasan perubahan RPJMD 2019-2023 dan atas nota keuangan Raperda Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim 2020 di Gedung Lantai VI DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar Samarinda, Selasa (15/6/2021).

Hadi menyambut baik dan mengapresiasi seluruh pemandangan umum yang disampaikan seluruh anggota DPRD Kaltim melalui utusan fraksi masing-masing. Hadi menegaskan, Pemprov Kaltim selalu siap berkomunikasi dengan DPRD Kaltim.

"Persoalan rakyat bukan hanya menjadi bagian dari dewan, tetapi Gubernur dan Wagub juga. Maka, kami siap berkomunikasi untuk mewujudkan pembangunan daerah yang semakin baik. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sebut Hadi. 

Respon juga diberikan atas pertanyaan  sejumlah anggota dewan terkait penyerapan anggaran yang masih sangat rendah hingga pertengahan tahun ini.  Untuk pertanyaan ini, Hadi meminta agar Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani dibantu para Asisten di lingkungan Pemprov Kaltim dapat menindaklanjuti hal itu. "Segera kita tindaklanjuti," tegasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, mengenai Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2020, khususnya pasal 5 ayat 4 tentang bantuan keuangan dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kaltim minimal Rp2,5 miliar per paket kegiatan akan dikomunikasikan dengan Gubernur secara baik-baik. Sehingga ada kebijakan lain terkait persoalan tersebut.

Sementara mengenai banyaknya aspirasi rakyat masuk ke DPRD agar pemerintah daerah komitmen sejahterakan rakyat,   Hadi menegaskan, Pemprov Kaltim satu suara.

"Sejahterakan rakyat, kita satu frekuensi dengan DPRD Kaltim. Karena, Gubernur dan Wagub juga sama-sama dipilih rakyat," tegasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Jauhar Efendi dan Asisten Administrasi Umum Fathul Halim serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim. (jay/sul/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation