Pusat Harus Seriusi Permasalahan Energi di Kalimantan

Awang:  Permasalahan Kuota BBM dan Pasokan Listrik Bisa Picu Konflik Sosial
 
JAKARTA - Kalimantan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, karena itu ditetapkan sebagai lumbung energi nasional oleh pemerintah pusat. Namun, kondisi yang dihadapi saat ini Kalimantan mengalami krisis energi (Bahan Bakar Minyak/BBM dan ketersediaan listrik).
Demikian diungkapkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak bersama Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin dan Gubernur Kalbar Cornelis, saat menjadi nara sumber dalam Dialog TVRI Nasional, yang disiarkan secara live pada Rabu (17/4) malam, pukul 20.00 s/d 21.00 WIB.
"Kita minta kuota (BBM) di Kalimantan jangan dikurangi. Terpenting adanya pengawasan, terutama dalam pendistribusian. Demikian juga untuk kegiatan industri, pertambangan dan perkebunan harus dilakukan pengawasan oleh bupati/walikota," tegas Awang Faroek.
Sama halnya dengan BBM, ketersediaan listrik di Kalimantan juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Rasio elektrifikasi di Kalimantan, sambung dia, sangat jauh dari yang diharapkan. Lebih dari 35 persen masyarakat Kalimantan belum menikmati listrik. Untuk itu, RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PT PLN dapat memacu lebih cepat pembangunan pembangkit-pembangkit listrik di Kaltim maupun Kalimantan.
"Banyak terjadi konflik sosial yang bermula dari kedua permasalahan tersebut, seperti kasus pertikaian di Kutai Barat karena BBM, maupun kasus demo anarkis di Tarakan akibat kurangnya pasokan listrik. Ini yang harus kita beri perhatian khusus. Jangan sampai terulang lagi," ucapnya.
Ditambahkan, kesuksesan program MP3EI yang merupakan solusi terbaik untuk pembangunan ekonomi di Kalimantan harus didukung dengan sumber energi, yaitu ketersediaan listrik. Menurut dia, listrik adalah kunci sukses koridor Kalimantan, karena tanpa listrik pengerjaan proyek-proyek MP3EI tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
"Kita tidak bisa biarkan proyek MP3EI di Kalimantan menjadi mangkrak karena kekurangan pasokan listrik. Ini harus menjadi tanggung jawab pusat yang didukung dan bersinergi dengan daerah," harapnya.
Selain pentingnya pemenuhan kuota BBM dan ketersediaan listrik, Kalimantan khususnya Kaltim juga terus berusaha membangun kawasan perbatasan menjadi beranda NKRI. Pembangunan infrastruktur jalan dan bandara di perbatasan terus dilakukan untuk membuka keterisoliran antar wilayah.
"Tidak lupa juga kita menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk pembangunan berkelanjutan di Kaltim. Saat ini Kaltim telah mempunyai Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang disiapkan untuk mencetak SDM masa depan yang mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan," jelasnya. (her/hmsprov).

Foto: Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak (dua dari kiri) bersama Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin dan Gubernur Kalbar Cornelis, saat menjadi nara sumber pada dialog di Studio TVRI Jakarta yang disiarkan secara live pada Rabu (17/4) malam.(heru/humasprov kaltim)
 

Berita Terkait
Government Public Relation