Kalimantan Timur
Pusat Respon Rencana Pembangunan Kaltim

Pertemuan Pemprov Kaltim dengan Bappenas

JAKARTA- Pemerintah Pusat merespon apa yang direncanakan Pemprov Kaltim. Mulai tahun ini Pemerintah Pusat memastikan Kaltim mendapatkan dukungan dalam mewujudkan proses percepatan pembangunan mencapai 90 persen dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang diusulkan Pemprov Kaltim 2015-2018, baik infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

”Kami sangat mengapresiasi apa yang direncanakan Pemprov Kaltim. Kaltim bisa menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah yang lain agar memiliki visi dan misi yang bagus dan segera menyampaikan ke Bappenas. Karena itu, kami menunggu seluruh pemerintah daerah untuk berkunjung ke Bappenas dengan syarat memiliki rencana pembangunan yang bagus dan sesuai rasional,” kata Menteri PPN dan Bappenas Adrinof Chaniago.

Hal itu dikatakannya usai pertemuan bersama Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Kantor Kementerian PPN dan Bappenas Jakarta, Jumat (20/3).

Turut hadir bersama Gubernur, Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim Rusmadi, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim M Sa’bani, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Fuad Asaddin, Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan PDT Frederik Bid.

Juga Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan H Ibrahim, Kepala Dinas Perkebunan Etnawati, Kepala Dinas Pekerjaan Umum M Taufik Fauzi, Kepala Dinas Peternakan Dadang Sudarya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Abdullah Sani, Kepala Biro Bangda Setprov Kaltim Salman Lumoindong dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim S Adiyat

Kementerian PPN dan Bappenas telah melihat dan menyimak rencana pembangunan yang dilakukan Pemprov Kaltim. Karena itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPN dan Bappenas mengundang Pemprov Kaltim untuk menyampaikan program perencanaan pembangunan yang telah disusun.

“Karena itu, Pemerintah Pusat sangat responsif terhadap program yang disampaikan Pemprov Kaltim. Ini juga berlaku bagi pemerintah provinsi lain. Jika memiliki rencana pembangunan yang bagus, maka kita dukung. Jika ada program yang kami anggap tidak rasional, tentu akan kami evaluasi tetapi tidak dibiarkan. Sehingga program pembangunan tersebut cepat diselesaikan,” tegasnya.

Adapun permasalahan alokasi anggaran pembangunan yang perlu didukung Pemerintah Pusat, sejak tahun ini telah mendapatkan dukungan APBN. Mulai dari pembangunan jalan tol, pembangunan Bandara Samarinda Baru (BSB), pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), baik di Kariangau maupun di Maloy dan pengembangan pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK), serta pembangunan pembangkit listrik di Kaltim.

“Yang jelas, untuk masalah penanganan konflik alih fungsi lahan di Kaltim sudah tidak ada masalah. Bahkan mulai tahun ini telah masuk di APBN, tetapi saya tidak mengetahui persis berapa alokasi tersebut,” jelasnya.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyambut baik dukungan yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap rencana pembangunan di Kaltim. Karena, program yang telah masuk RPJMD Kaltim mendapatkan dukungan mencapai 90 persen dari Pemerintah Pusat. Artinya, program yang ada di RPJMD Kaltim telah singkron dengan RPMJN periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). (jay/hmsprov)

 

//Foto: Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyampaikan paparan tentang pembangunan Kaltim kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas Adrinof Chaniago (kiri). (fadjar/humasprov kaltim).

 

Berita Terkait