Rakon TP PKK Kaltim


SAMARINDA – Rapat konsultasi (Rakon) dinilai merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengevaluasi kinerja dan program organisasi dalam mengoptimalkan Gerakan PKK (Pemberdayaan dan Kesejaheraan Keluarga) di daerah.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Meiliana pada pembukaan Rapat Konsultasi TP-PKK Kaltim di Gedung PKK Kaltim, Selasa (26/7).
Menurut dia, kebijakan PKK adalah bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dari tingkat pusat sampai Kelompok Dasawisma.
“Inilah momentum yang sangat tepat dan sangat strategis dalam upaya kita meningkatkan peran dan mensinergiskan kegiatan PKK dengan pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Peran para kader PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sangat besar sebagai lembaga yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan.
Untuk itu, diharapkan organisasi ini harus senantiasa mampu meningkatkan kapasitas PKK dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
TP PKK selaku pengelola Gerakan PKK dan pendamping masyarakat harus selalu meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui kualitas program kegiatan, kualitas SDM, sarana dan prasarana serta peningkatan pembinaan berjenjang.
“Saya harapkan, TP PKK di semua tingkatan provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan mampu mengelola segenap potensi dan sumber daya serta menempatkan diri sebagai mitra pemerintah dan lembaga terkait dalam pembangunan,” harapnya.
Sementara itu Ketua TP PKK Kaltim Hj Ence Amelia Suharni Faroek mengemukakan program unggulan di setiap Pokja wajib dilaksanakan dan evaluasi kegiatan terus-menerus.
“Khusus untuk kegiatan masing-masing Pokja dan sekretaris, saya harapkan agar tidak ada pemilahan. Semua program harus saling bantu mengisi sehingga terbangun sinergitas dalam organisasi terlebih pemerintah dan masyarakat,” ujar Amelia Suharni Faroek.
Rakon yang dilaksanakan selama dua hari (26-27 Juli) diikuti 100 peserta yakni  30 peserta TP PKK Kaltim dan sekitar 70 peserta dari kabupaten dan kota (ketua, sekretaris, bendahara serta ketua-ketua Pokja).(yans/humasprov) 

Berita Terkait
Government Public Relation