Rakor Bidang Sosial Pemprov Kaltim

 

Sinkronisasi Program Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

 

SAMARINDA - Mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergitas program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), khususnya lintas sektor bidang sosial. Karena itu, setiap SKPD harus fokus merealisasikan program yang telah direncanakan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kaltim.

Sinkronisasi dan sinergitas yang diharapkan khususnya terkait ketersediaan data akurat sehingga informasi perkembangan masalah sosial di Kaltim dapat diketahui secara tepat dan benar. Misal, masalah penduduk miskin, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan serta penyalahgunaan narkoba.

“Data tersebut diharapkan dapat diinventarisasi melalui Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data yang disampaikan masing-masing SKPD bisa disajikan menjadi satu kesatuan. Karena itu, perlu sinkronisasi dan sinergitas ini,” kata Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim H Bere Ali ketika membuka Rapat Koordinasi Bidang Sosial di lingkungan Pemprov Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (26/5).

Jika berbicara masalah kesejahteraan rakyat, lanjut dia, tentu berkaitan masalah tingkat penduduk miskin. Apalagi, saat ini nilai tukar rupiah terhadap dollar sudah mencapai Rp13 ribu.

Artinya kata Bere, jika saat ini pendapatan penduduk tidak mengalami peningkatan, maka dengan merosotnya nilai tukar rupiah tersebut, maka akan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya status penduduk menjadi kategori masyarakat miskin.

“Persentase penduduk miskin di Kaltim pada 2013 mencapai 6,03 persen. Ini angka yang bagus, diharapkan tahun ini bisa terus menurun seiring dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Progres penurunan angka penduduk miskin di Kaltim dinilai sudah semakin baik, meski nilai tukar rupiah menembus angka Rp13 ribu per dolar. Karena itu, lanjut Bere yang menjadi fokus utama pemerintah ke depan adalah bagaimana program sosial benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Misalnya, melakukan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan terhadap masyarakat di berbagai bidang, sehingga masyarakat siap mandiri menjadi pelaku usaha.

“Dengan demikian, maka ke depan diharapkan angka kemiskinan akan semakin menurun. Artinya, penurunan angka penduduk miskin bukan hanya ada intervensi pemerintah tetapi harus ada kemauan yang tinggi dari masyarakat juga,” jelasnya. (jay/sul/es/hmsprov)

Foto : Asisten Kesejahteraan Rakyat H Bere Ali (tengah) memimpin Rakor Bidang Sosial Pemprov Kaltim. (norjaya/humasprov)

Berita Terkait