Rakor Fasilitasi Pokja PKP 2018, Hadi : Masih Banyak Rumah Tidak Layak Huni

31 Oktober 2018 Jam 22:54:11 Humas Prov. Kaltim Kegiatan Pemerintah 490 kali

Wagub Hadi Mulyadi dan Dwityo Akoro Soeranto bersama para kepala daerah dan perwakilan kabupaten/kota.(rian/humasprov)

SAMARINDA - Walaupun dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, namun tidak ada jaminan masyarakat Kaltim hidup berkecukupan, apalagi sejahtera. Faktanya, hingga saat ini tidak sedikit warga Kaltim yang tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan belum memiliki rumah sama sekali.

Hal itu diakui Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat membuka Rapat Koordinasi 2 Kegiatan Fasilitasi Kelompk Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) Provinsi Kaltim Tahun 2018 di Ruang Kartanegara Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Rabu (31/10).

Menurut dia, selayaknya jika ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas maka terlebih dulu wajib dipenuhi kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya perumahan sebagai tempat tinggalnya. "Kalau bicara masalah perumahan maka banyak masalahnya. Sebab tidak sedikit masyarakat kita yang memiliki rumah tapi jauh dari standar untuk kehidupan," sebut Hadi.

Hadi menambahkan istilah program pembangunan rumah sangat sederhana atau RSS, seringkali diplesetkan menjadi rumah sangat sempit, selonjoran sakit sampai santai pun sangat sulit.

Hal itu terjadi lanjutnya, akibat masyarakat tersebut berpenghasilan rendah seperti istilah P7 atau pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. "Bukan saatnya lagi bekerja di atas kertas. Tapi mari kita kerja keras dan tingkatkan sinergitas agar rumah terbangun untuk rakyat," harapnya.

Sementara itu Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto mengungkapkan pembangunan perumahan bagi masyarakat harus dilakukan lintas sektor dengan melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) di daerah.

"Untuk pelaksanaan ini kita harus mengoptimalkan kinerja dan pelibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan baik instansi pemerintah, masyarakat, akademisi, asosiasi profesi (REI), lembaga perbankan dan swasta," tegas Hadi.

Disebutkannya di Kaltim terdapat 191 ribu keluarga yang belum memiliki rumah dan 51 ribu rumah tidak layak huni. Rakor dilaksanakan selama tiga hari (31 Oktober - 2 November) diikuti 100 peserta yang membidangi perumahan dan kawasan pemukiman di instansi/dinas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltim.

Kegiatan kerjasama Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kaltim.

Hadir Kepala Satker SNVT Bidang Perumahan La Usman dan Konsultan RP3KP/Pokja PKP Kaltim Elviyani NH Gaffar serta ketua Pokja PKP Kabupaten dan Kota, Bappeda, PLN, PDAM, DPMPTSP, REI, Apersi, perbankan dan instansi/dinas terkait serta swasta. Pembukaan rakor ditandai dengan pemukulan gong oleh Wagub Hadi Mulyadi dirangkai penandatanganan MoU antara Pemprov Kaltim dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. (yans/humasprov kaltim)