SAMARINDA - Walaupun dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, namun tidak ada jaminan masyarakat Kaltim hidup berkecukupan, apalagi sejahtera. Faktanya, hingga saat ini tidak sedikit warga Kaltim yang tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan belum memiliki rumah sama sekali.
Hal itu diakui Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat membuka Rapat Koordinasi 2 Kegiatan Fasilitasi Kelompk Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) Provinsi Kaltim Tahun 2018 di Ruang Kartanegara Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Rabu (31/10).
Menurut dia, selayaknya jika ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas maka terlebih dulu wajib dipenuhi kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya perumahan sebagai tempat tinggalnya. "Kalau bicara masalah perumahan maka banyak masalahnya. Sebab tidak sedikit masyarakat kita yang memiliki rumah tapi jauh dari standar untuk kehidupan," sebut Hadi.
Hadi menambahkan istilah program pembangunan rumah sangat sederhana atau RSS, seringkali diplesetkan menjadi rumah sangat sempit, selonjoran sakit sampai santai pun sangat sulit.
Hal itu terjadi lanjutnya, akibat masyarakat tersebut berpenghasilan rendah seperti istilah P7 atau pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. "Bukan saatnya lagi bekerja di atas kertas. Tapi mari kita kerja keras dan tingkatkan sinergitas agar rumah terbangun untuk rakyat," harapnya.
Sementara itu Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto mengungkapkan pembangunan perumahan bagi masyarakat harus dilakukan lintas sektor dengan melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) di daerah.
"Untuk pelaksanaan ini kita harus mengoptimalkan kinerja dan pelibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan baik instansi pemerintah, masyarakat, akademisi, asosiasi profesi (REI), lembaga perbankan dan swasta," tegas Hadi.
Disebutkannya di Kaltim terdapat 191 ribu keluarga yang belum memiliki rumah dan 51 ribu rumah tidak layak huni. Rakor dilaksanakan selama tiga hari (31 Oktober - 2 November) diikuti 100 peserta yang membidangi perumahan dan kawasan pemukiman di instansi/dinas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltim.
Kegiatan kerjasama Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kaltim.
Hadir Kepala Satker SNVT Bidang Perumahan La Usman dan Konsultan RP3KP/Pokja PKP Kaltim Elviyani NH Gaffar serta ketua Pokja PKP Kabupaten dan Kota, Bappeda, PLN, PDAM, DPMPTSP, REI, Apersi, perbankan dan instansi/dinas terkait serta swasta. Pembukaan rakor ditandai dengan pemukulan gong oleh Wagub Hadi Mulyadi dirangkai penandatanganan MoU antara Pemprov Kaltim dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. (yans/humasprov kaltim)
13 Agustus 2019 Jam 05:59:09
Kegiatan Pemerintah
17 Februari 2022 Jam 06:16:19
Kegiatan Pemerintah
15 November 2018 Jam 19:11:01
Kegiatan Pemerintah
15 November 2019 Jam 23:23:58
Kegiatan Pemerintah
08 Agustus 2019 Jam 21:39:58
Kegiatan Pemerintah
11 Juli 2019 Jam 08:52:02
Kegiatan Pemerintah
15 Mei 2022 Jam 20:18:46
Agenda Pemerintah
15 Mei 2022 Jam 20:18:40
Agenda Pemerintah
15 Mei 2022 Jam 20:17:41
Wakil Gubernur Kaltim
15 Mei 2022 Jam 20:16:33
Wakil Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
29 Januari 2020 Jam 08:44:56
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18 Desember 2021 Jam 20:17:26
Berita Acara
25 Juli 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
26 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan