Rakor Kesra Jabarkan Visi Kaltim Berdaulat

Sa’bani (duduk ketiga dari kiri) bersama Narasumber, Panitia dan sebagian Peserta Rakor Kesra. (ist/humasprov kaltim).

BALIKPAPAN - Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2018 di Balikpapan, Kamis (15/11) menjabarkan program terkait Visi dan Misi Rencana Pembangbunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023 “Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat”.

“Rakor  Kesra ini perlu mendapat perhatian dalam rangka memberi masukan dan menjabarkan Visi dan Misi RPJMD Kaltim lima tahun ke depan,” kata Plh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Kaltim, Ir H Sa’bani, M.Sc ketika membuka dan memberikan arahan pada rakor tersebut.

Menurut Sa’bani, Rakor Kesra kali ini sangat penting dan strategis di saat mana jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupa-ten/Kota se-Kaltim berada pada masa pergantian kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur baru periode 2018-2023. Pada lima tahun ke depan, visi dan misi serta program-program pembangunan jangka menengah akan dilaksanakan.

Karena itu, ujarnya Bidang Kesra Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim perlu menjabarkan dan mensinergikan berbagai program terkait Kesra. Saling disatupadukan dan diformulasikan dengan baik, sehingga diperoleh kesamaan pesepsi, peningkatan kerjasama dan tujuan, tepat sasaran dan mencapai hasil optimal.

Provinsi Kaltim hingga kini lanjutnya, masih dihadapkan pada beberapa isu strategis pembangunan. Diantaranya masih rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), transformasi ekonomi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan dan tidak terbarukan (renewable and unrenewable resources) berjalan lambat, pembangunan infrastruktur belum optimal, penurunan kualitas hidup dan pemerintahan yang belum mencapai kinerja profesional.

“Berdasarkan isu-isu tersebut, maka pada RPJMD 2018-2023 Pemerintah Provinsi Kaltim berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui Visi; “Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat”. Maksud dari Kaltim berdaulat menurut Gubernur, bukan ingin Kaltim merdeka, tapi lebih difokuskan pada kemajuan sektor ekonomi sehingga masyarakat bisa semakin sejahtera,” jelas Sa’bani.

Dikatakan, untuk penjabaran visi tersebut Pemprov Kaltim memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonomi dalam mengatur dan mengelola potensi SDA untuk mewujudkan masyarakat Kaltim yang mandiri dan berdaya saing.

Terkait bidang Kesra misalnya, visi Kaltim berdaulat berupaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan pemuda dan penyandang disabilitas. Selain itu, melakukan pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Diakui, untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD memang, tidak mudah, karena Kaltim masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Pada bidang kesra antara lain menyangkut pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, ekonomi, wanita, pemuda dan olahraga, keagamaan dan lainnya, yang perlu ditangani dengan baik.

Pada kesempatan itu tampil pula narasumber Suarmansyah SH yang juga Asdev Penanggulangan KemiskinanKemenko PMK-RI,  Iwan Darmawan Kabid Akuntansi BPKAD Kaltim dan Khairid Daha yang juga Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Setdaprov Kaltim.

Sementara itu, Karo Kesra Setdaprov Kaltim Drs. Elto mengatakan, rakor berlangsung sehari yang diikuti 75 orang peserta dari provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim. “Hasil-hasil rakor akan ditindak-lanjuti dengan langkah-langkah kongret di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim, maupun instansi dan para-pihak terkait lainnya,” katanya. (ri/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation