Rakorda Pembangunan PPPA Kaltim, Sa'bani Tegaskan Setara Tidak Mesti Sama

Rakorda Pembangunan PPPA Kaltim (syaiful/humasprovkaltim)

PENAJAM - Kesetaraan gender bermakna persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, tidak mesti sama, sebab fitrahnya sudah jelas berbeda. Hal itu ditegaskan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Kaltim HM Sa'bani saat membuka Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2019.

Acara yang dihadiri Sekretaris Menteri PPPA Pribudiarta Nur Sitepu dan Bupati H Abdul Gafur Mas'ud serta Wakil Bupati H Hamdam digelar di Aula Lantai 1 Kantor Bupati Penajam Paser Utara, Selasa (18/6/2019).

Menurut Sa'bani, tidak mungkin wanita atau perempuan bisa sama dengan pria atau laki-laki. Karena, secara lahiriah (fitrah) saja sudah memiliki perbedaan dan tidak mungkin bisa setara. "Fitrah kita berbeda. Bapak-bapak atau laki-laki ada fitrah sendiri. Ibu-ibu juga ada fitrah sendiri. Tapi perempuan bisa setara dalam penghormatan bahkan lebih," kata Sa'bani.

Pengertian kesetaraan lanjutnya, tetap memiliki batasan dan kaum wanita jangan sampai terpengaruh atas pemahaman persamaan tersebut. Walaupun pemerintah tetap memberikan porsi dan ruang gerak yang besar bagi perempuan.

Plt Sekprov ini tidak ingin kaum perempuan malah berada diposisi yang kurang baik. Sebab, terlalu bersemangatnya ingin menggelorakan kesetaraan gender. Padahal, tidak semuanya harus sama.

"Jadi dalam bagian kesetaraan, juga terus diberikan ruang bagi kaum perempuan. Tetapi jangan sampai terjebak dipemahaman keliru. Pemprov memiliki pejabat eselon II dari perempuan dan jumlah terus bertambah," ungkap Sa'bani.

Pada intinya, Sa'bani menambahkan perempuan memiliki peluang yang besar untuk maju dan ikut berperan aktif dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan selama tiga hari (18-20 Juni) bertema Meningkatkan Kesetaraan Gender di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Kaltim yang Berdaulat dihadiri perangkat daerah terkait tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kaltim, Forkopimda dan jajaran Pemkab PPU. (yans/her/humasprovkaltim)

Berita Terkait