Rakornas TPAKD, Galakkan Transaksi Nontunai

10 Desember 2020 Jam 18:50:59 Humas Prov. Kaltim Rapat Koordinasi Pemerintah 383 kali

Foto:syaiful/humaskaltim

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2020 dengan tema "Sinergi Percepatan Akses Keuangan di Daerah untuk Indonesia Maju" secara daring di ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (10/12/2020).

Rakornas TPAKD 2020 ini digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), serta diikuti sejumlah menteri dan perwakilan kementerian/lembaga, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia.

Dalam arahannya Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kinerja TPAKD yang terus berupaya melakukan akselerasi perluasan akses keuangan di daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"TPAKD harus lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan. Lebih aktif dalam pendirian kelompok usaha di daerah, dengan cara yang inovatif. Melakukan penguatan infrastruktur akses-akses keuangan di daerah guna mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat," pesan Jokowi.

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi, daerah diminta untuk mendorong perekonomian guna pemerataan kesejahteraan masyarakat, melalui inklusi keuangan. Terutama menggalakkan penggunaan transaksi nontunai di masyarakat.

"Kita minta kepada seluruh kabupaten/kota, lembaga perbankan dan penyelenggara perekonomian agar memaksimalkan kegiatan transaksi nontunai, tentunya didukung oleh TPKAD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing," kata Hadi.

Pada kesempatan ini dilaunching Road Map TPAKD 2021-2025, sebagai pedoman bagi pemimpin di daerah dalam menentukan strategi dan arah perkembangan TPAKD. Juga diserahkan TPAKD Award 2020 kepada provinsi dam kabupaten/kota yang dinilai berhasil menyelenggarakan percepatan akses keuangan daerah.

Hadir mendampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov Kaltim Abu Helmi dan Kepala Biro Perekonomian Nazrin. (her/sul/humasprov kaltim).

Berita Terkait