Rangkul Dunia Usaha untuk Percepatan Three Ends

11 Juli 2018 Jam 20:10:10 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 500 kali

Halda Arsyad

SAMARINDA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mendeklarasikan tiga program unggulan, Three Ends. Three Ends yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Hj Halda Arsyad, keberhasilan pelaksanaan Three End tidak semata tugas dan tanggung jawab pemerintah tetapi masyarakat terlebih dunia usaha (swasta).

Hal itu ditegaskan Hj Halda Arsyad pada Pertemuan Forum Three Ends bagi Dunia Usaha di Samarinda, Senin (9/7). “Tidak hanya pemerintah dan lembaga masyarakat tetapi dunia usaha harus ikut bersama-sama berperan dan telibat aktif dalam pembangunan,” katanya

Partisipasi masyarakat yang luas sejatinya ujar Halda, berujung terwujudnya perempuan dan anak yang sejahtera. Menyadari berat dan kompleksitas persoalan perempuan dan anak sekaligus memastikan program berjalan dengan baik, DKP3A melakukan pendekatan dan menggalang pihak terkait. Seperti melaksanakan bimbingan manajemen usaha (BMU) atau pembinaan kewirausahaan bagi usaha mikro dan kecil sebagai pemberdayaan dan kesetaraan gender.

Diakuinya, peranan dunia usaha sangat besar bagi perempuan untuk meningkatkan produktivitas ekonominya sebab industri rumahan 70 persen dijalankan kaum perempuan. Namun keterbatasan dana pemerintah (fiscal cintrains) menjadi kendala dan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga memerlukan dukungan dunia usaha melalui CSR. “Pertemuan forum ini sangat strategis memperkenalkan kebijakan, program serta prinsip kerja sinergi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pencapaian Three Ends,” ungkap Halda.

Ditambahkannya, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi dan data tahun 2017 terjadi 230 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sementara tahun 2018 hingga Mei sebanyak 53 kasus. Kegiatan diikuti Asdep Deputi Masyarakat KPPPA, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Forum Puspa, kalangan dunia usaha dan mitra DKP3A Kaltim. (yans/sul/humasprov)