Rapat Pengelolaan Keuangan Desa 2016

SAMARINDA - Pengelolaan keuangan desa ke depan diharapkan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi komputer yang mulai tahun ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemprov Kaltim menilai sistem harus dilaksanakan. Karena, pelaksanaan ini bagian dari loncatan manajemen pengelolaan keuangan desa. Sehingga diyakini sangat membantu pemerintah, baik pusat, daerah hingga pemerintah desa.

“Sebagai pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten dapat terbantu. Karena sistem ini, mengarahkan aparatur desa untuk membuat perencanaan pemanfaatan dana desa dengan baik, efektif dan efisien,” kata Asisten Bidang Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman usai membuka rapat pengelolaan keuangan desa 2016 yang berlangsung di Badan aula Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim yang dihadiri Pengendali Teknis BPKP Kaltim Dr Fauzan di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/3).

Melalui aplikasi tersebut, aparatur pemerintah desa dapat mengadministrasikan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan diyakini pertanggungjawaban atas pengelolaan itu juga semakin baik dan lebih mudah.

Sistem ini, mampu mengatasi kelemahan sumber daya aparatur pemerintah kabupaten hingga desa. “Kami yakin sistem pengelolaan keuangan desa yang dibuat BPKP mampu mengefektifkan dana desa cukup besar setiap tahun semakin besar, sehingga sistem ini perlu dilaksanakan,” jelasnya.       

Kepala BPMPD Kaltim M Jauhar Efendi mengatakan sistem tersebut untuk mengelola keuangan desa semaksimal mungkin tentang jurnal dan laporan keuangan pemerintah desa.

“Sistem ini dilaksanakan sesederhana mungkin. Karena, terkait pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dengan begitu, perencanaan APBDes, pelaksanaan kegiatan dana desa dan pertanggungjawaban dapat tepat sasaran. Aplikasi ini berbasis komputer,” jelasnya. (jay/sul/es/hmsprov).

Berita Terkait