RAPBD 2018 Disepakati Rp8,541 Triliun
SAMARINDA – Telah disepakati kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) tahun anggaran 2018 oleh DPRD dan Pemprov Kaltim sebesar Rp8,541 triliun. Angka KUA-PPAS Rancangan APBD tahun anggaran 2018 itu disampaikan Sekretaris Provinsi Kaltim Dr H Rusmadi pada Rapat Paripurna ke-33 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Selasa (14/11).
Menurut dia, anggaran pendapatan direncanakan sebesar Rp8,341 triliun bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp4,281 triliun, dana perimbangan sebesar Rp4,048 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp11,983 miliar. “Pendapatan kita Rp8,541 triliun. Jadi ada silpa kita Rp200 miliar. Program prioritas kita penuntasan target pembangunan 2018. Diantaranya proyek strategis yang sudah ditunggu masyarakat seperti BSB, jalan tol dan Jembatan Mahakam serta Maloy,” jelas Rusmadi.
Selanjutnya, anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp8,541 triliun yang direncanakan untuk belanja tidak langsung yang terdiri belanja pegawai ASN, hibah (termasuk hibah untuk KPU, Bawaslu, pengamanan dan desk pilkada gubernur dan wakil gubernur tahun 2018. Bantuan sosial dan bagi hasil pajak daerah kabupaten dan kota, bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota serta belanja bantuan keuangan partai politik serta belanja tidak terduga.
Sedangkan belanja langsung direncanakan untuk SKPD untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Provinsi Kaltim 2013-2018. Termasuk kegiatan tahun jamak pada penyesuaian pembiayaan yang telah disepakati TAPD dan Banggar DPRD Kaltim. “Kebutuhan kita untuk menyelesaikan MYC itu kan sekitar Rp1,570 triliun. KUA-PPAS disepakati Rp1,120 triliun. Jadi ada Rp450 miliar yang kita rencanakan di alokasikan APBD perubahan 2018,” jelasnya.
Sementara itu pada sisi penerimaan pembiayaan Rusmadi menyebutkan dialokasikan sebesar Rp200 miliar. Pemprov ujarnya, sangat memahami susunan pembahasan kesepakatan KUA-PPAS Rancangan APBD 2018 dilalui secara dinamis. “Tetapi saya meyakini bahwa dinamika tersebut dapat menghasilkan program pembangunan yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kaltim,” ungkapnya.
Selain itu, kerjasama TAPD dan Banggar DPRD Kaltim yang telah terjalin baik selama ini merupakan modal besar untuk mengatasi tantangan dan hambatan. “Khususnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Kaltim,” tegas Rusmadi. Oleh karena itu, pemerintah sangat berharap agar sinergi ini terus menjadi lebih baik dan lebih erat di waktu mendatang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun didampingi wakil ketua Hendri Pailan Tandipayung dan Andi Faisyal Assegaf serta dihadiri 36 anggota. Rapat paripurna kali ini dengan agenda penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS Rancangan APBD 2018, penandatanganan penyesuaian kesepakatan pembiayaan kegiatan tahun jamak (multiyears contract/MYC) tahun 2015-2018. Penjelasan pemerintah terhadap raperda pengelolaan perubahan iklim, perubahan atas Perda Nomor 11 tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama Kaltim serta perubahan atas Perda 4 tahun 2000 tentang Perusda Pertambangan Kaltim. Hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Hj Meiliana dan staf ahli serta pimpinan OPD lingkungan Pemprov Kaltim dan jajaran FKPD Kaltim. (yans/sul/ri/humasprov)
13 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Juni 2019 Jam 23:53:09
Pemerintahan
03 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 Desember 2019 Jam 22:45:50
Statistik
07 Desember 2019 Jam 22:44:08
Even Olahraga
07 Desember 2019 Jam 22:43:00
Kegiatan Silaturahmi
07 Desember 2019 Jam 22:41:58
Pendidikan
06 Desember 2019 Jam 22:51:03
Pendidikan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
25 Oktober 2017 Jam 13:13:24
Ketetapan Pemerintah
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
26 Juni 2013 Jam 00:00:00
Perkebunan
26 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 Oktober 2018 Jam 17:44:05
Politik
19 Juni 2014 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
26 Juli 2014 Jam 00:00:00
Sosial