Rasio Kelistrikan Sudah 93 Persen, Gubernur: Listrik Pemacu Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Awang Faroek saat memimpin rapat penyelesaian pembangunan ketenagalistrikan. (syaiful/humasprov)

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak  mengatakan PLN Wilayah Kaltim dan Utara menyebutkan rasio kelistrikan di Kaltim sudah mencapai 93 persen. Ini menandakan sedikit demi sedikit kebutuhan listrik di seluruh wilayah  Kalim telah terpenuhi.

"Alhamdulillah, kebutuhan listrik selama kepemimpinan saya selama kurun waktu sepuluh tahun sudah terpenuhi dengan baik. Listrik sudah menyebar ke daerah pedesaan di kabupaten dan kota. Demikian juga cukup memenuhi kebutuhan industri, seperti  Kariangau, Buluminung dan kawasan industri lainnya," kata Awang Faroek Ishak usai memimpin rapat penyelesaian pembangunan ketenagalistrikan yang dilaksananakan di Ruang Rapat Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (16/7). 

Awang Faroek menegaskan keberadaan listrik akan menjadi pemicu pertumbuhan perekonomian masyarakat, khususnya kelompok-kelompok industri kecil menengah, para pelaku UKM, maupun kelompok home industri. Mereka bisa berkreasi dan melakukan inovasi dalam produksi olahan yang ditekuninya, termasuk membantu pemerintah dalam penanggulangan pengangguran. 

"Selain memicu pertumbuhan perekonomian masyarakat, ketersediaan listrik juga membantu pemerintah dalam pengembangan kasawan industri Kariangau dan Buluminung serta kawasan industri lainnya," ujar Awang Faroek.   

Sementara GM PT PLN Wilayah Kaltim Riza Gustam  mengatakan elektrifikasi  listrik di Kaltim sudah mencapai 93 persen untuk Kaltim dan Kaltara.  PLN  menargetkan elektrifikasi mencapai 98 persen pada 2019 dan 99 persen pada tahun 2021. 

Sebenarnya rasio untuk listrik perdesa  sudah 100 persen. Hanya soal definisi.  Desa berlistrik  bisa dari swadaya, bantuan pemerintah pusat, serta dari PT PLN sendiri. Jika semua digabungkan, desa berlistrik di Kaltim sudah mencapai 100 persen. 

"Tinggal kami menjalankannya dengan   meningkatkan rasio elektrifikasi di desa-desa non PLN. Kemudian yang masih belum 24 jam kami masuk," kata Riza.

Ditambahkan, PLN tidak mungkin berjalan sendiri. Oleh karena itu perlu dukungan dan  sinergitas dengan pemangku kepentingan termasuk badan usaha terkait seperti Pertamina, agar berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan bisa dicarikan solusinya, sehingga listrik di pedesaan bisa 24 jam. 

"Misalnya desa di Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. Mengapa kami belum bisa 24 jam, karena kami tidak disuplay BBM. Oleh karena itu kita sampaikan kepada Bappeda untuk rutin melakukan pembahasan dengan duduk satu meja untuk mencari solusi  permasalahan yang dihadapi di lapangan.   

Selain itu,  lanjut Riza Gustam, PLN juga  sangat mendukung  pengembangan kawasan industri, seperti kawasan industri Buluminung  di PPU dan Maloy di Kabupaten Kutai Timur,  PLN sudah masuk. Untuk dukungan dan kesiapan sudah tidak ada masalah. (mar/sul/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation