Realisasi Penyerapan Keuangan Lebihi Target

* Per 31 Oktober 58,85 Persen

 

SAMARINDA–Realisasi penyerapan keuangan APBD Kaltim 2013 periode Oktober 2013 melebihi target. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penyerapan keuangan per 31 Oktober 2013 mencapai 58,85 persen dari target 58 persen. Sedangkan total APBD Kaltim 2013 adalah Rp15,139 triliun.

“Jika dibandingkan dengan Oktober 2012 yang capaiannya sekitar 46 persen, realisasi tersebut tentu lebih baik. Ini tentu berkat efektifitas dari kerja TEPPA. Karena pada Oktober ini sudah masuk pada APBD Perubahan. Sedangkan pada posisi APBD Murni per September 2013 realisasinya masih 56 persen,” ujar Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi.

Hal tersebut dikemukakannya usai memimpin Rapat Pimpinan TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran) dan Sosialisasi Sistem Monitoring TEPPA kepada kabupaten/kota se-Kaltim, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (7/11).

Menurut Rusmadi, berdasarkan laporan dari SKPD pada rapat tersebut, diinventarisir sejumlah persoalan terkait realisasi penyerapan anggaran. Khususnya  pada proyek-proyek fisik yang memiliki persoalan klasik, yakni tidak terserapnya anggaran dengan baik.

 Hal itu disebabkan adanya kecenderungan pada pihak ketiga (kontraktor) yang secara kumulatif meminta pembayaran di akhir Desember. “Itu merupakan salah satu fenomena yang menyebabkan rendahnya daya serap proyek fisik. Karena kontraktor sendiri masih ingin secara keseluruhan itu dibayarnya pada akhir. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik dengan pihak kontraktor,” jelasnya.

Rusmadi mengungkapkan dalam catatan sejarah rapat-rapat evaluasi pengendalian proyek yang dilakukan Pemprov Kaltim, kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada 2013 semakin membaik. DPU tidak termasuk pada sembilan SKPD kategori merah.

“Artinya untuk proyek fisik, selama pimpinan SKPD membangun komitmen bersama dengan pihak ketiga, masih bisa disiasati untuk daya serap yang rendah. Meskipun tadi ada satu atau dua proyek yang tidak bisa diatasi bersama karena adanya permasalahan pembebasan lahan,” ungkapnya.

Rusmadi menjelaskan adanya rapor merah, kuning, hijau maupun biru yang diterima SKPD terkait realisasi penyerapan anggaran, bukanlah untuk memvonis kegagalan atau kesuksesan SKPD dalam penyerapan anggaran. Tetapi Pemprov bersama jajaran SKPD dapat menjadi tahu apa saja permasalahan setiap SKPD.

TEPPA merupakan upaya kolektif agar penyerapan keuangan APBD Kaltim menjadi lebih baik. Dan sesuai kesepakatan pada Rapim terdahulu, sambung Rusmadi, jika ada SKPD mendapatkan kategori merah maka harus diketahui bersama apa saja permasalahannya untuk kemudian dijadikan bahan diskusi bersama serta dicarikan solusinya.     

“Dengan adanya TEPPA, realisasi penyerapan anggaran keuangan kita menunjukkan peningkatan yang baik. Selain itu TEPPA bisa dijadikan sebagai instrumen untuk pengendalian dan pengawasan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi,” ucapnya.

Rusmadi menambahkan, sisa dua bulan Tahun Anggaran 2013, Pemprov melalui TEPPA dan seluruh SKPD Kaltim akan berusaha mencapai target realisasi penyerapan keuangan 2013, yakni 95 persen.  (her/adv)

//Foto: H Rusmadi

 

Berita Terkait