Reformasi Kepegawaian Terus Dilanjutkan

SAMARINDA-Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Dr H Irianto Lambrie menegaskan Pemprov Kaltim selama kepemimpinan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Wagub Farid Wadjdy sangat berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi, tidak terkecuali reformasi kepegawaian.  

“Sebagai bukti reformasi birokrasi tersebut adalah dibukanya jabatan struktural eselon II hingga IV yang lowong secara umum mulai tahun ini. Pengisian jabatan tersebut disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, untuk jabatan eselon II, syarat peserta yang mendaftar harus menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan,” kata Irianto Lambrie di Kantor Gubernur Kaltim Samarinda, Senin (21/1).

Menurut dia, ada tiga hal yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk membuat terobosan dari metode tersebut, yakni mengenai aturan hukumnya atau dasar hukumnya, kemudian dibangun sistemnya dan terakhir keputusan berada di pembina kepegawaian di daerah yakni Gubernur.

Selain soal pengisian jabatan struktural yang lowong, reformasi birokrasi juga dilakukan dalam bentuk peningkatan kedisiplinan.  Irianto menegaskan, apabila ada yang melanggar aturan, siapapun pegawai akan ditindak tegas, bahkan diberhentikan secara tidak hormat. Artinya, pegawai harus melaksanakan kinerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

“Dengan kinerja yang baik, pegawai akan mendapatkan reward, sedangkan mereka yang melanggar harus siap menerima  punishmen, berupa tindakan tegas dan pengurangan poin. Ini berlaku bagi pejabat dan pegawai mulai dari golongan rendah hingga yang tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengatakan, Pemprov Kaltim melalui BKD Kaltim berkomitmen melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang terus menerus dilakukan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Wagub Farid Wadjdy bersama SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim.

Khusus mengenai reformasi di bidang sumber daya aparatur, BKD tetap komit dan konsisten melaksanakan tugas untuk meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan sumber daya aparatur dimulai dari perencanaan.

Dari perencanaan, dilaksanakannya pengadaan pegawai. Setelah pengadaan pegawai, kemudian akan dilanjutkan dengan penempatan pegawai.  Selanjutnya dilakukan pembinaan pegawai.  Pengembangan pegawai juga dilakukan dengan menyekolahkan  maupun mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan tertentu. (jay/hmsprov)

Berita Terkait