26 Maret 2020 Jam 13:05:49   Adea   Berita Acara   678 kali

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menegaskan Pemprov Kaltim sudah melakukan pergeseran dan revisi program anggaran terkait penanganan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kaltim. Total seluruh perangkat daerah untuk sementera ini sudah mencapai Rp30 miliar. 

 

“Anggaran itu untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan peralatan yang diperlukan dalam menghadapi Covid-19 di Kaltim. Mudah-mudahan di kabupaten dan kota juga melakukan perbaikan atau revisi anggaran yang dianggap tidak perlu. Sesuai perintah Presiden semua anggaran yang tidak diperlukan atau tidak prioritas segera digeser untuk kepentingan-kepentingan menghadapi Covid-19 ini,” kata Isran Noor, usai mengikuti rapat terbatas melalui video conference dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (24/3/2020). 

 

APD dari pemerintah pusat yang didistribusikan ke seluruh Indonesia jumlahnya sekitar 105 ribu set. Namun, informasinya itu diprioritaskan untuk pulau Jawa dan Bali, meskipun Kaltim sebaran kasus terkonfirmasi tertinggi di luar Pulau Jawa. Demikian halnya untuk alat Rapid Test yang belum diterima oleh Kaltim.

 

Terkait kurangnya APD di Kaltim, Isran mengatakan hal yang sama juga dialami daerah lain. Dengan sudah dilakukannya revisi dan realokasi anggaran sesuai arahan Presiden, Pemprov Kaltim sudah memesan sekitar 15 ribu set lengkap APD untuk kebutuhan tiga bulan.

 

“Tapi katanya lama baru datang. Ada juga distributor yang menawarkan, tetapi meminta setor uang dulu, dan katanya April baru datang, tetapi kita takutnya nanti tersangkut. Ini yang kita hindari, karena musim-musim sekarang ini ada saja orang-orang yang memanfaatkan kesempatan,” jelas Isran Noor. 

 

Isran menyebut gubernur-gubernur diminta untuk memperhatikan ekonomi rakyat kecil dan mendapatkan tugas oleh Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap dampak ekonomi. Karena, selain kesehatan yang terdampak, salah satunya adalah perekonomian yang juga dialami negara-negara di seluruh dunia. 

 

“Kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan lockdown adalah menghindari terjadinya penurunan kondisi ekonomi masyarakat. Karena banyak yang kerja harian, seperti buruh, petani dan nelayan,” sebutnya. 

 

Mantan Bupati Kutai Timur ini berharap revisi dan realokasi terhadap anggaran yang dianggap tidak perlu atau tidak prioritas sesuai arahan Presiden juga segera dilakukan kabupaten dan kota untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini. 

 

“Pemprov sudah bekerjasama dengan DPRD. Bupati dan walikota bersama DPRD daerah masing-masing juga segera melakukan pembahasan anggaran yang digeser atau direvisi untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Saya dan Ketua DPRD juga akan segera membahas revisi anggaran lagi, dan bisa dipastikan anggaran sekitar Rp30 miliar akan bertambah,” urainya.(her/humasprovkaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak