Rita Widyasari: Pelestarian Kehutanan Jangan Slogan Semata

Rakorenbang Kehutanan 2013


TENGGARONG – Pencegahan kerusakan hutan dan upaya pelestarian hutan untuk memproduksi karbon dioksida (O2) bagi dunia, hendaknya tidak hanya menjadi slogan semata, namun harus diikuti upaya serius seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
Demikian disampaikan Bupati Kutai Kartanegara Hj Rita Widyasari yang  mewakili Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kehutanan Daerah (Rakorenbanghutda) Provinsi Kaltim di Kota Tenggarong, Senin (25/3).
Menurut Rita, pemanasan global dan perubahan iklim terkait erat dengan deforestasi kehutanan di Indonesia khususnya di Kalimantan, sehingga menjadikan pulau ini mendapat  perhatian dunia internasional.
“Semua pihak harus berkomitmen melakukan  pencegahan deforestasi kehutanan dengan melakukan penanaman pohon pada kawasan-kawasan khusus dan terpadu, guna memperoleh kualitas udara  yang berujung pada hasil dan harapan perdagangan karbon bagi Indonesia,” ujarnya.
Pembangunan kehutanan saat ini mengalami masalah dan tantangan,  antara lain perambahan hutan dan penebangan kayu liar (illegal logging), perdagangan sumberdaya hutan non kehutanan, kebakaran hutan, kebutuhan lahan untuk berbagai sektor usaha serta permukiman penduduk di sekitar dan di dalam hutan.
Degradasi dan deforestasi hutan di Kaltim setiap tahun mencapai masing-masing 1,3 juta hektare dan 2,6 juta hektare. Jika tidak dilakukan upaya pelestarian, kerusakan dan penurunan kualitas hutan Kaltim akan terus bertambah.
“Semakin parahnya kondisi Sumber  Daya Hutan Kaltim, tidak ada pilihan selain komitmen moral dan usaha nyata di lapangan oleh  semua pihak, termasuk masyarakat  di seluruh kabupaten/kota,” tegasnya.
Enam langkah konkrit penanganan masalah kehutanan di Kaltim oleh Departemen Kehutanan untuk Kaltim yaitu pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah aliran Sungai (DAS).
Kemudian pengamanan kebakaran hutan, konservasi keanekaragaman hayati, revitalisasi industri kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Chairil Anwar selaku Ketua Panitia mengatakan melalui Rakorenbanghutda 2013 ini diharapkan dapat terwujud koordinasi dan sinkronisasi program baik tingkat nasional, regional dan  daerah.
“Kita berharap dari kegiatan ini dapat menghasilkan rencana kerja pembangunan kehutanan 2014 yang terkoordinasi dan tersingkronisasi dengan program Pemerintah Provinsi. Selain itu, nantinya hasilnya akan dijadikan bahan dalam Rakorenbanghut Regional Kalimantan,” ujarnya.(yul/hmsprov).
 

Berita Terkait
Government Public Relation