RSUD AWS Siap Berkoordinasi dengan Semua Pihak

Soal Pelayanan Terhadap Pasien Jamkesda


SAMARINDA - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani (RSUD-AWS) Samarinda siap melakukan koordinasi dan duduk bersama dengan semua pihak, baik dari kalangan DPRD, Dinas Kesehatan dan Jamkesda di Samarinda, terkait persoalan pelayanan terhadap pasien yang menggunakan asuransi jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), terutama di Kota Samarinda.
Pelaksana Harian (Plh)  Direktur RSUD AWS Hj Hetty Sabran diwakili Humas RSD-AWS dr Eko Nugroho mengatakan, sangat menghargai apa yang menjadi kritikan dan saran dari sejumlah pihak, terhadap pelayanan yang selama ini diberikan rumah sakit milik pemerintah ini.
“Kami sangat berterimakasih atas saran dan kritikan yang diberikan kepada manajemen rumah sakit. Pastinya kami sudah bekerja maksimal. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit juga tidak lepas dari evaluasi masyarakat. Artinya, masyarakat saat ini selalu memperhatikan kinerja kami,” kata Eko Nugroho ketika dikonfirmasi di RSUD-AWS Samarinda, Selasa (2/7).
Dari evaluasi  tersebut dia berharap kalangan DPRD, Dinas Kesehatan dan perwakilan masyarakat atau pasien sebagai penguna jasa pasien dapat duduk bersama untuk membahas berbagai permaslahan yang terjadi  sehingga mampu memcari jalan kelauar terbaik serta saling mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Misalnya tentang keluhan pasien Jamkesda yang dikenakan biaya obat saat mejalani  perawatan di RSUD-AWS.
“Melalui pertemuan tersebut, diharapkan pihak rumah sakit dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan. Bahkan, manajemen rumah sakit juga dapat mengklarifikasi permasalahan," katanya.
Menurut dia, jika memang ada oknum rumah sakit yang terbukri melakukan tindakan kurang terpuji, tentunya akan mendapat tindakan dari manajemen rumah sakit. Termasuk jenis obat apa saja yang menjadi tanggungan dalam pola kerjasama Jamkesda antara Pemerintah dan rumah sakit.
Komunikasi dan koordinasi harus terus dilakukan dengan sejumlah pihak termasuk kalangan pasien atau masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama yang terkait dengan pelayanan bagi pasien penguna Jamkesda.(jay/adv)
 

Berita Terkait
Government Public Relation