Rusmadi: Hasil Pansus LKPj Segera Ditindaklanjuti

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim

SAMARINDA–Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi MS mengatakan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim 2013 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD 5 Mei 2014, secara keseluruhan berdasarkan perhitungan APBD 2013, realisasi belanja daerah adalah Rp13,78 triliun atau 91,02 persen dari total rencana belanja  Rp15,13 triliun.

“Perkembangan daya serap atau realiasasi anggaran belanja 2013 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan daya serap anggaran belanja 2012 sebesar 86,32 persen. Pencapaian tersebut juga mendapatkan apresiasi dari Tim UKP4 lewat penghargaan terbaik I Nasional kategori pemerintah provinsi dalam pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA),” kata Rusmadi saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim dengan agenda Penyampaian Laporan/Rekomendasi Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap LKPj Gubernur Kaltim 2013, Jumat (6/6).

Menurut Rusmadi, dalam LKPj Gubernur Kaltim 2013 juga secara jelas disebutkan sejumlah capaian keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Diantaranya, sektor perekonomian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp447 triliun. Pertumbuhan ekonomi mencapai 1,59 persen. Investasi Rp31,71 triliun, dengan rincian penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp18,411 triliun dan penanaman modal asing (PMA) Rp13,299 triliun.

Capaian lainnya, Pemprov Kaltim berhasil menurunkan tingkat pengangguran menjadi 8,04 persen dan tingkat kemiskinan 6,06 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempati peringkat kelima nasional dengan angka 76,71.

Namun, Pemprov Kaltim juga mengakui beberapa target pembangunan yang belum berhasil dicapai, termasuk untuk proyek-proyek multi years contract (MYC) seperti yang disampaikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pansus LKPj Gubernur Kaltim 2013, Sarkowi V Zahry dan Syafaruddin dalam rekomendasi hasil kerja pansus.

Terkait hal tersebut, Rusmadi mengungkapkan memang terjadi permasalahan sosial terutama untuk pembebasan lahan. Sehingga proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol Balikpapan-Samarinda, penanganan banjir Samarinda, Convention Hall dan lainnya sedikit terhambat pembangunannya.

“Itu semua adalah hal-hal yang akan kita perbaiki ke depan. Kepada semua pemangku kepentingan, baik di provinsi dan kabupaten/kota, terutama masyarakat agar dapat saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan, khususnya pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastrutkur yang notabene adalah untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Rusmadi, rekomendasi hasil kerja pansus akan menjadi catatan khusus yang akan segera ditindaklanjuti sekaligus untuk membenahi pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

“Kepada seluruh SKPD agar mendalami hasil pansus LKPj dan mengambil langkah cepat untuk menindaklanjutinya,” pesan Rusmadi.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kaltim dipimpin oleh Ketua DPRD HM Syahrun didampingi Wakil Ketua DPRD Yahya Anja dan dihadiri sekitar 30 anggota dewan yang terhormat, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kaltim dan jajaran SKPD lingkup Pemprov Kaltim. (her/sul/es/hmsprov).

////Foto : Plt Sekprov Kaltim Rusmadi menerima rekomendasi hasil kerja panitia khusus (Pansus) terhadap LKPj Gubernur Kaltim 2013. Ada banyak kemajuan, tetapi beberapa hal penting juga perlu mendapat perhatian dan pembenahan. (johan/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation