SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim mengatakan Pemprov Kaltim bersyukur, DPRD Provinsi Kaltim melalui Badan Anggaran telah menyampaikan hasil kerjanya, dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Rancangan APBD Provinsi Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun.
"Kami memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kaltim yang telah menyukseskan pengesahan dan penandatanganan APBD Kaltim tahun 2021, semoga anggaran yang disahkan ini bisa memberikan manfaat untuk membangun Kaltim dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim," kata Hadi Mulyadi usai menghadari rapat Paripurna ke-39 DPRD Kaltim, dari enam agenda. Salah satunya adalah Persetujuan DPRD Kaltim terhadap Raperda menjadi Perda APBD tahun anggaran 2021 dan
Penandatanganan persetujuan ABPD Tahun Anggaran 2021, Antara DPRD Kaltim dengan Gubernur Kaltim, yang digelar di Gedung D lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (14/12/2020).
Hadi Mulyadi menambahkan rangkaian penyusunan pembahasan hingga persetujuan rancangan APBD Tahun Anggaran 2001 telah di lalui
" Saya percaya bahwa kerjasama pemerintah Pemprov Kaltim dan DPRD Provinsi Kaltim yang telah terjalin baik selama ini dapat memberikan momentum yang kuat, dan merupakan modal dasar kita bersama untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
"Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada pimpinan dewan dan segenap anggota dewan Provinsi Kaltim yang bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah dapat menyetujui bersama rancangan APBD Tahun Anggaran 2021," tandasnya.
Hadi Mulyadi menambahkan, APBD tahun 2021 tersebut nantinya akan dikhususkan untuk dunia kesehatan dan pendidikan, dimana kedua hal tersebut menjadi faktor serius yang harus ditangani.
" Termasuk pembangunan infrastruktur maupun sektor lainnya," ujarnya.
APBD Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp9,58 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,27 miliar,
Kemudian belanja daerah sebesar Rp11,61 triliun yang direncanakan untuk belanja yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Serta pembiayaan daerah Provinsi Kaltim mengalokasikan penerimaan pembiayaan (Silva) sebesar Rp2.02 triliun dan pengeluaran penbiayaan untuk penyertaan modal sebesar Rp3,65 miliar.
Tampak hadir dalam rapat paripurna ke-39 DPRD Kaltim secara daring dan luring Ketua dan Anggota DPRD Kaltim, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten administrasi umum, kepala BPKAD serta kepala OPD terkait serta undangan lainnya.(ri/yans/humasprov Kaltim)
26 September 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Januari 2019 Jam 18:55:37
Pemerintahan
19 Desember 2019 Jam 21:46:40
Pemerintahan
28 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Februari 2018 Jam 21:19:10
Pemerintahan
02 Maret 2021 Jam 20:08:57
Kesehatan
02 Maret 2021 Jam 15:20:46
Kesehatan
02 Maret 2021 Jam 15:19:34
Kesehatan
01 Maret 2021 Jam 19:59:22
BNN
01 Maret 2021 Jam 19:59:07
Sumber Daya Manusia
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
28 April 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 April 2020 Jam 11:17:54
Berita Acara
15 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Februari 2020 Jam 07:34:27
Berita Acara