06 Februari 2013 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi   745 kali

SAMARINDA–Untuk menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, September nanti, Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur akan segera melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama seluruh dinas/badan yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, serta Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat kabupaten/kota. Rakor akan dilaksanakan di Ruang Bina Bangsa Badan Kesbangpol Kaltim, Selasa, 19 Februari mendatang.

“Perlu dilakukan penyamaan persepsi antara Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ini harus dilakukan agar desk  provinsi dan kabupaten/kota tidak berjalan sendiri-sendiri. Semua harus disinergikan,” kata Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Hasyim Mi’radje, Selasa (5/2).

Hasyim menjelaskan, meski pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masih beberapa bulan ke depan, desk ini sudah harus bekerja cepat. Salah satu kegiatan yang harus segera dilakukan adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2013.  

Hal tersebut penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya proses demokrasi harus dilalui dengan partisipasi aktif masyarakat untuk menentukan pilihan terbaik pemimpin daerah periode mendatang. Selain itu, penting pula untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa proses demokrasi harus dilakukan sesuai ketentuan, dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dan cenderung anarkis.

“Desk ini juga akan melakukan identifikasi masalah terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim di 14 kabupaten dan kota. Setelah itu akan disusun langkah-langkah antisipasi terhadap situasi dan dinamika politik serta keamanan yang berkembang. Desk ini juga akan melakukan analisa situasi dan kondisi sosial politik sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan pemerintah,” beber Hasyim.

Hasyim mengakui, sosialisasi berbagai ketentuan ini tidak mungkin dilakukan hanya oleh desk provinsi. Diperlukan dukungan desk kabupaten/kota untuk mencapai sasaran sosialisasi yang lebih luas hingga ke daerah-daerah.  (sul/hmsprov)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak