29 Oktober 2019 Jam 11:08:50   Humas Prov. Kaltim   Lingkungan Hidup   854 kali

BARONG TONGKOK - Sosialisasi dan Fasilitasi Sistem Measurement, Monitoring, Reporting (MMR) Emisi GRK dan Mekanisme serta Penyusunan Pelaporan Kegiatan REDD+ dalam kerangka FCPF Kalimantan Timur, di Hotel Grand Family Barong Tongkok, Kutai Barat, Selasa (30/10/2019). 

Sekda Kutai Barat Yacob Tullur didaulat membuka kegiatan yang digagas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim ini dalam rangka tahap kesiapan perangkat REDD+, terutama dalam pengukuran, pelaporan dan pemantauan serta sistem registrasi di sub-nasional. Seiring dengan ditunjuknya Kalimantan Timur oleh Pemerintah Indonesia dalam partisipasi program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). 

"Pemkab mendukung langkah pemerintah yang menunjuk Kaltim sebagai provinsi pelaksana FCPF. Untuk itu, seluruh pihak diharapkan bersinergi dan bekerjasama dalam menyukseskan program ini, khususnya di Kutai Barat dan Mahulu," ucap Yacob Tullur.

Sementara, Kepala DLH Kaltim diwakili Kasi Pemeliharaan Lingkungan Muhammad Fadli menjelaskan Kaltim sebagai provinsi pelaksana program FCPF 2020-2024 akan mendapatkan pembagian manfaat sebesar US$110 juta. Namun, hal itu harus dibarengi dengan pelaporan kegiatan penurunan emisi karbon di daerah masing-masing sesuai dengan standar yang ada. 

"Dalam program FCPF yang merupakan pendanaan berbasis kinerja, melaporkan kegiatan penururan emisi sangat penting. Jika tidak dapat melakukan pelaporan maka tidak bisa klaim dana insentif. Inilah tujuan kita menggelar sosialisasi ini, sehingga pemangku kepentingan paham dan mampu mengukur, melaporkan dan memantau penurunan emisi karbon didaerahnya," jelas Fadli.

Hadir, Dr Wawan Gunawan dari Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV Kementerian LHK, unsur pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kampung (Kutai Barat dan Mahakam Ulu), sektor swasta dan mitra pembangunan. (her/yans/humasprovkaltim).

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak