Sekprov: Antisipasi Perubahan dan Penentuan Skala Prioritas

Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD 2013-2018


SAMARINDA–Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) salah satunya dilakukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi serta untuk penentuan skala prioritas pembangunan.


Saat ini, program pembangunan Kaltim lebih terarah untuk  pembangunan yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang umumnya tidak dapat diperbaharui, yaitu sektor pertambangan dan industri yang tercermin dari struktur ekonomi Kaltim dimana dalam pembentukan PDRB 70 persennya berasal dari dua sektor tersebut.


“RPJMD tahap ketiga, akan diprioritaskan pada pembangunan berbasis SDA terbarukan, antara lain pertanian. Karena ada alasan-alasan yang kuat, yaitu pertanian sebagai sumber pangan, pertanian bisa memperkuat struktur ekonomi dan pertanian bisa melakukan pemerataan kesejahteraan,” ujar Irianto, pada Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD 2013-2018 di lingkungan Pemprov Kaltim, di Ruang Renstra Bappeda Kaltim, Rabu (20/2).


Dijelaskannya, pertanian yang dibangun bukanlah pertanian yang sifatnya tradisional,  melainkan pertanian yang menggunakan teknologi maju. Termasuk sub sektor pertanian yang selama ini bisa dikembangkan menjadi sumber devisa yaitu perkebunan, disamping tentunya pertanian pangan sebagai sumber bahan pangan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.


“Dalam penyusunan RPJMD (2013-2018) tahap ketiga memang prioritas kita berubah. Jika prioritas selama ini adalah pembangunan SDM, pertanian dan infrastruktur, mungkin prioritas itu bisa kita balik apakah mungkin pertanian atau SDM yang kita dahulukan kemudian yang lain mengikuti sebagai pendukung,” jelasnya.


Kemudian, terkait dengan terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) Kalimantan Utara sebagai hasil pemekaran dari Kaltim, menurut dia akan ada beberapa perubahan yang terjadi, misalnya perubahan demografis karena adanya pengurangan jumlah penduduk akibat dari pemecahan provinsi menjadi dua.


“Lalu ada perubahan geografis wilayah dan juga perubahan kebijakan sehingga nanti kita lebih fokus pada kabupaten/kota wilayah Kaltim saja, karena 2013 ini Kaltara akan diresmikan,” ucapnya.


Yang terpenting, lanjut dia, RPJMD dan Renstra SKPD yang disusun saat ini adalah dalam rangka orientasi dan akan dilakukan lagi penyesuaian pada saat Gubernur atau kepala daerah yang terpilih pada pemilihan kepala daerah untuk periode yang akan datang (2013-2018).


“Visi dan misi dari gubernur terpilih itulah yang nanti akan menjadi fokus dan prioritas yang dijalankan dan tentunya disesuaikan dengan tahapan-tahapan perencanaan yang kita lakukan hari ini,” tambahnya.


Untuk itu, menurut dia, dalam penyusunan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD 2013-2018 harus fokus pada beberapa hal, diantaranya melakukan setiap tahapan efektif, intensif dan efisien terkait konsultasi, koordinasi dan negosiasi sehingga penyusunan dokumen tepat waktu dan berkualitas.


Penyusunan program/kegiatan direncanakan dengan baik mengingat penganggaran program/kegiatan tidak dapat dialokasikan apabila tidak sesuai dengan dokumen perencanaan. Pemetaan permasalahan dan potensi baik berdasarkan bidang pembangunan maupun wilayah/lokasi (kabupaten/kota).


“Perencanaan memudahkan kita untuk membuat masa depan menjadi lebih baik. Orientasi ini adalah dalam rangka menyamakan dulu persepsi, supaya nanti saat menetapkan menjadi satu kebijakan semua itu akan selaras,” katanya.


Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Dr H Rusmadi, melaporkan penyelenggaraan Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD 2013-2018 dilaksanakan selama dua hari (20-21 Februari) dan diikuti oleh 153 peserta yang berasal dari SKPD lingkup Pemprov.


“Pada kesempatan ini kita akan meninjau kembali evaluasi terhadap hasil capaian pada 2012 dan memperkirakan capaian 2013, serta merumuskan arah kebijakan dan sasaran dengan target yang jelas dan terukur, terkait dengan waktu, lokasi, volume, anggaran dan pelaksana,” ujarnya. (her/hmsprov).

Berita Terkait
Government Public Relation