Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Kaltim, Tambah 14 Pelamar

Dok.humaskaltim

Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kaltim mengumumkan hasil seleksi administrasi pada tahap perpanjangan waktu pendaftaran. Hasil seleksi administrasi tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor : 007/Pansel-JPTKaltim/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020.

Terdapat tambahan 2 pelamar yang lulus seleksi administrasi untuk jabatan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 6 pelamar untuk jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan 6 pelamar untuk jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Khusus untuk jabatan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda tidak dilanjutkan karena jumlah peserta minimal yang memenuhi syarat tidak terpenuhi,” kata Pj Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani, Senin (10/8/2020).

Para pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi perpanjangan waktu pendaftaran wajib mengikuti tes kesehatan (pemeriksaan Covid-19) di Kantor BKD Kaltim Jalan M Yamin  mulai pukul 09.00 Wita sampai selesai dan tes kejiwaan di RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda, Jalan Kakap Samarinda mulai pukul 13.30 Wita. Dua tes tersebut dilaksanakan pada Rabu (12/8/2020).

“Bagi pelamar yang tidak hadir pada saat pelaksanaan tes kesehatan dan kejiwaan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur,” tegas Sa’bani yang juga Ketua Panitia Seleksi Kelompok Jabatan Eksakta.

Selanjutnya, semua  pelamar yang lulus seleksi administrasi pada pendaftaran pertama dan perpanjangan waktu berhak mengikuti seleksi penulisan makalah pada 13-19 Agustus 2020 di Assessment Center Kaltim di Jalan RA Kartini No 1 Samarinda. 

Setelah tidak dilanjutkannya seleksi terbuka untuk jabatan Wakil Direktur Pelayanan RSUD AWS Samarinda, maka secara otomatis, jabatan yang diperebutkan untuk dapat diisi dengan pejabat definitif menjadi hanya 12 jabatan pimpinan tinggi pratama.

Sementara tambahan 14 pejabat yang melamar berasal dari berbagai pemerintah daerah. Yakni Pemerintah Kabupaten Paser, Kutai Barat, Samarinda, bahkan Pemerintah Kabupaten Nunukan, dan juga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri tentunya. (sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait