Seminar Penguatan Kader Revolusi Mental, Ibrahim : Perubahan Harus Setiap Saat

Ibrahim bersama pejabat Kemenko PMK dan narasumber Seminar Penguatan Kader Revolusi Mental.(yuvita/humasprov kaltim)

SAMARINDA - Kalau tidak ingin tertinggal dan ditinggalkan oleh peradaban dan kemajuan maka perubahan harus dilakukan setiap saat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim H Ibrahim saat mewakili Gubernur Kaltim membuka Seminar Gerakan Nasional Revolusi Mental berbasis Pembangunan Manusia Inklusif di Ruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim, Senin (12/11). 

Menurut dia, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang bahkan semakin maju termasuk inovasi dan pola pikir serta pola kerja. "Revolusi mental bukanlah hal baru. Sebab sejak era Presiden Soekarno telah menitikberatkan perlu dilakukan revolusi mental," katanya.

Apalagi lanjutnya, saat ini sudah menjadi tuntutan masyarakat agar bagaimana pemerintah mampu memberikan pelayanan prima dan hadir di dalam masyarakat. Dijelaskannya, tujuan yang ingin dicapai dalam gerakan nasional revolusi mental adalah terciptanya aparatur pemerintahan yang bermental melayani.

Seminar melalui program Penguatan Kader diselenggarakan kerja sama Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kaltim dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) diikuti 50 peserta terdiri ASN dan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Kaltim.  

Hadir Asisten Deputi Tujuh Kemenko PMK Magdalena dan kegiatan didukung The Asia Fundation, Kemitraan dan Desantara. Seminar sehari menghadirkan narasumber Kadis PTPH Kaltim H Ibrahim dengan materi Revmen dan Tantangan dalam Mewujudkan Indonesia yang inklusif dalam bidang pertanian di Kaltim dan Asdep Kemenko PMK Magdalena bermateri Revmen dalam mewujudkan Indonesia yang Inklusif.

Sedangkan akademisi UNU Kaltim Sari Mulyani bermateri peran akademisi dalam melakukan Revmen yang berbasis pembangunan manusia inklusif sementara Lembaga Kemitraan dengan materi Revmen dan tantangan mewujudkan yang inklusif dari sudut pandang NGO. (yans/sul/humasprovkaltim)

Berita Terkait