Serah Terima Tenaga PKB/PLKB, Kaltim Masih Kekurangan Tenaga Penyuluh

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim Hj. Meiliana menyaksikan penandatanganan berita acara serah terima PKB/PLKB antara BKKBN Pusat dengan bupati/walikota se-Kaltim. (syaiful/humasprov kaltim)

 

Serah Terima Tenaga PKB/PLKB, Kaltim Masih Kekurangan Tenaga Penyuluh

 

SAMARINDA – Hingga saat ini Kaltim hanya memiliki tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) atau Penyuuh Lapang Keluarga Berencana (PLKB)  sebanyak 197 orang. Jumlah penyuluh itu diungkapkan Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Meilana pada acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima PKB/PLKB di Ruang Ruhui Rahayu, Selasa (25/7).

 

Menurut dia, jumlah tersebut tentu sangat tidak ideal karena seharusnya penyuluh yang tersedia sebanyak 1.032 orang sesuai jumlah desa/kelurahan se-Kaltim. “Jumlah PLKB/PKB di Kaltim hanya tersisa 197 orang,” katanya. Sedangkan di Kaltim terdapat 191 kelurahan dan 841 desa yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota, sehingga totalnya ada 1.032 desa/kelurahan.

 

Idealnya satu desa/kelurahan terdapat satu penyuluh KB agar masyarakat mendapat pelayanan maksimal. Namun ujarnya, karena jumlahnya minim maka kondisi ini menjadi satu kendala keberhasilan program KB“Penyuluh merupakan ujung tombak dalam mewujudkan keberhasilan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” jelasnya.

 

Sementara itu Inspektur Wilayah 2 BKKBN Endang Agus Sapri mengatakan sebanyak 197 penyuluh yang tersebar di Kaltim menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN Pusat. “Namun mereka tetap bekerja untuk daerah sehingga kabupaten dan kota justru diuntungkan dengan keberadaan PKB/PLKB kami,” ujar Endang Agus Sapri.

 

Hadir Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli serta jajaran FKPD Kaltim dan penandatanganan berita acara dilakukan BKKBN Pusat dengan bupati/walikota, Ketua DRPD kabupaten/kota serta Kepala Kejaksaan Negeri se-Kaltim. (yans/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation