Serap Aspirasi Masyarakat untuk Program Prioritas Pembangunan

Saling Bersinergi Dukung Pembangunan Kaltara

SAMARINDA–Sudah menjadi komitmen Pemprov bersama DPRD Kaltim untuk mendukung sepenuhnya program-program pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai daerah pemekaran dari Kaltim. Untuk itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan saat ini Pemprov Kaltara yang telah terbentuk harus mengejar target-target yang harus dicapai pada tahapan awal rencana pembangunan di Kaltara.
“Penyerahan personil dari Pemprov Kaltim dan pembentukan kelembagaan telah dilakukan dengan baik. Pelimpahan aset dari Kaltim ke Kaltara yang belum selesai harus dikejar agar targetnya tercapai. Pemprov Kaltara juga perlu melengkapi beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), seperti UPTD Planologi Dishut, UPTD Sosial dan UPTD Dispenda dengan memanfaatkan PNS Kaltim yang ada di UPTD tersebut,” kata Awang Faroek pada Rapat Konsultasi jajaran Pemprov Kaltim dan Kaltara di Balikpapan, pekan lalu.
Selama masa dua tahun sebelum adanya Gubernur Kaltara definitif, Awang Faroek meminta kepada anggota DPRD Kaltim yang berasal dari dapil (daerah pemilihan) Kaltara agar dapat secara aktif menyerap aspirasi dari bupati/walikota serta masyarakat di wilayah Kaltara, terutama terkait dengan program prioritas pembangunan.
“Seperti pembangunan infrastruktur, dibuatkan urutan prioritasnya. Jangan ditentukan oleh provinsi, melainkan oleh kabupaten/kota. Prioritas itulah yang dikawal oleh anggota DPRD dapil yang bersangkutan,” jelasnya.
Demikian halnya untuk setiap SKPD, program harus dibuat dari bawah dengan menyerap aspirasi dari masyarakat. Hal itu dapat dilakukan melalui rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) desa. Sehingga dapat diketahui prioritas pembangunan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Sebagaimana diketahui, Pemprov Kaltim saat ini terus berupaya untuk menyusun APBD yang lebih berkualitas dan pro rakyat. Dimana program prioritas pembangunan yang dilaksanakan berasal dari pembahasan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Ke depan, Kaltara juga harus bisa melakukan hal itu. Bagaimana anggaran pertanian sudah bisa mendapatkan porsi 10 persen dari APBD Kaltim, pendidikan (20 persen) dan kesehatan (minimal 10 persen). Sehingga pembangunan pro rakyat dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya. (her/hmsprov)

//Foto: Awang Faroek Ishak
 

Berita Terkait