Siapkan Kedaulatan Pangan dengan CPPD

Siapkan Kedaulatan Pangan dengan CPPD

 

SAMARINDA-Pemprov Kaltim melakukan upaya serius untuk mengembangkan model Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD). Langkah ini harus dilakukan mengingat kecenderungan petani menjual hasil panen untuk memenuhi kebutuhan tunai mereka dan tak berselera melakukan aktifitas penyimpanan.

Lumbung pangan atau lumbung padi yang dulu banyak dilakukan penduduk di Pulau Jawa pun  kini mulai tergerus oleh pergerakan ekonomi yang kian transaksional. Pertanyaannya, saat  paceklik datang akibat kemarau panjang atau dampak buruk anomali iklim yang ekstrem, sudah siapkah masyarakat Kaltim dengan kebutuhan pangannya?

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim HM Jauhar Efendi mengatakan, kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk mendorong pengembangan CPPD melalui unit-unit usaha pangan desa yang dapat menjalan fungsi-fungsi ekonomi tanpa harus meninggalkan, peran dan fungsi sosialnya.

"Cadangan pangan di tingkat desa harus kita dorong keberadaanya. Kedaulatan pangan di tingkat desa harus terpenuhi dan kerawanan pangan bisa dihindari. Jika di tingkat masyarakat desa memiliki cadangan pangan yang cukup, maka ketika terjadi musim paceklik, kemarau panjang dan dampak lain dari anomali iklim yang sulit ditebak, maka rakyat Kaltim pasti akan lebih siap. Ini yang kita upayakan," kata Jauhar saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pengembangan CPPD di Kantor Gubernur, Rabu (10/6).

Untuk memuluskan rencana tersebut, maka BPMPD juga melibatkan unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP). Rencana ini lanjut Jauhar adalah pekerjaan multisektor. Sebab itu, dukungan instansi terkait sangat diharapkan agar CPPD benar-benar bisa dibangun di Kaltim.

Terkait strategi yang BPMPD untuk melancarkan rencana ini, Jauhar menyebutkan, pihaknya akan mengintensifkan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan CPPD. Model CPPD ini pun diyakini akan menjadi kunci sukses mewujudkan ketahanan pangan daerah.

"Proses pemberdayaan yang akan kami lakukan tidak menganut pola seragam, tetapi terdesentralisasi sesuai kondisi potensi dan kearifan lokal masing-masing desa," jelas mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim itu.

Dalam upaya melakukan reformasi pengembangan CPPD tersebut, Pemprov Kaltim melalui BPMPD akan melakukan beberapa hal diantaranya, identifikasi dan inventarisasi desa-desa potensial untuk pengembangan CPPD, melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa dan kemitraan terhadap akses membentuk peraturan desa serta optimalisasi BUMDes. Selain itu, juga akan dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis maupun administratif bagi pengelola CPPD 

"Koordinasi dengan kabupaten/kota dalam pembinaan pengembangan CPPD ini juga harus dilakukan dengan baik. Kami berharap rencana ini mendapat respon positif dari kabupaten dan kota," pungkas Jauhar. (sul/es/hmsprov)

 

////Foto : Kepala BPPMD Kaltim HM Jauhar Efendi membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD). Lumbung pangan di desa sangat penting untuk mengantisipasi paceklik dan anomali iklim yang ekstrem. (fajar/humasprov)

Berita Terkait