Kalimantan Timur
Silpa Bisa Juga Karena Refocusing Anggaran

Gubernur Kaltim H Isran Noor memberi sambutan pada Rapat Paripurna ke-19 DPD Kaltim. (AHMAD RIYANDI/HUMASPROV KALTIM)

SAMARINDA - Gubernur Kaltim H Isran Noor menegaskan adanya   sisa lebih perhitungan  anggaran (silpa) bisa terjadi karena berbagai faktor.

 

Salah satunya karena pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga sekarang. Silpa juga terjadi di banyak daerah lain akibat  refocusing anggaran. 

 

“Bukan hanya Kaltim  yang mengalami silpa, tetapi juga  terjadi  di seluruh  daerah di tanah air," ucap Isran menjawab pertanyaan wartawan di DPRD Kaltim, Senin (21/6/2021).

 

Refocusing anggaran akan menyebabkan perubahan dan pergeseran anggaran. Hal itu sudah tentu juga menyebabkan  perubahan dokumen, sehingga mengakibatkan tidak ada lagi waktu untuk menyelesaikan anggaran. 

 

"Akibat perubahan-perubahan itu, ujung-ujungnya tidak ada lagi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan,” sambung Isran.

 

Selain pandemi Covid-19, lanjut Isran,  keterlambatan transfer dana bagi hasil (DBH) dari pusat ke daerah  sangat berpengaruh.

 

Meski demikian, mantan ketua Apkasi itu tidak ingin  menyalahkan pemerintah pusat, karena pusat pun menghadapi situasi keuangan yang sangat rumit.

 

“Jadi banyak persoalan yang bisa menyebabkan terjadinya silpa. Belum lagi dengan DAK (dana alokasi khusus). Dimana saat ditransfer, petunjuk teknisnya belum siap. Hal itu menyebabkan kita tidak bisa bekerja, dan DAK untuk daerah juga lumayan besar,” tandasnya.

 

Isran menambahkan, silpa sudah lama terjadi dan tidak pernah selesai.

 

Terkait penggunaan   anggaran, Isran mengatakan aparatur negara diminta berhati-hati. Tetapi  sudah banyak bukti pejabat terseret masalah hukum hanya gara-gara teledor.

 

"Misalnya bansos, pengadaan alat kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu lebih baik silpa dari pada disalahgunakan,” tandas Isran.

 

Dia juga menguraikan, silpa di suatu daerah tidak selalu diartikan kegagalan. Sebab silpa juga bisa terjadi karena efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.  (mar/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait