SKK Migas dan KKKS Siap Dukung Pengentasan Kemiskinan

SAMARINDA – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Djoko Widhihananto, Rabu (2/10) melakukan silaturahmi dengan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek  Ishak di Kantor Gubernur.  
Selain berkenalan setelah mendapat tugas baru sebagai Kepala SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Djoko Widhihananto juga ingin mendapat gambaran langsung dari gubernur tentang kebijakan Pemprov Kaltim terkait pengelolaan potensi sumber daya minyak dan gas.
Kesempatan ini dimanfaatkan Gubernur Awang Faroek Ishak sekaligus untuk ‘curhat’ tentang berbagai kondisi penduduk yang berada tidak jauh dari kawasan operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yang umumnya masih sangat tertinggal.    
“Beberapa meter dari aktifitas perusahaan migas, masih banyak warga tidak  mampu yang menerima bantuan beras miskin atau raskin. Ini sangat kontras dengan kesejahteraan para pekerja dan bos-bos perusahaan migas yang umumnya bukan warga Kaltim. Tentu ini sangat miris,” ungkap Awang Faroek.
Sebab itulah, Gubernur Awang Faroek meminta fasilitasi Kepala SKK Migas Wilayah Kalimantan Sulawesi, Djoko Widhihananto agar dapat membantu mendorong partisipasi yang lebih terarah dan menyentuh demi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan melalui program-program corporate social responscibility (CSR).  
Menurut gubernur, perlu ada komitmen kuat dan fokus dari perusahaan-perusahaan pertambangan migas tersebut untuk membantu masyarakat. Tidak merasa bahwa mereka sudah melaksanakan kewajiban hanya dengan membayar pajak.
“Kalau sudah bayar pajak, perusahaan seolah tidak mau tahu. Padahal rakyat juga tidak mau tahu, lalu menuntut. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita komunikasikan secara baik dan terarah agar masyarakat merasa senang dan perusahaan pun tenang beraktifitas. Soal aturan kontrak kerja sama yang kurang berpihak ke rakyat, saya kira itu bisa kita dorong untuk dilakukan renegoisasi,” harap Awang.  
Gubernur juga menyarankan agar manajemen SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama KKKS terus menjalin koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi agar berbagai permasalahan yang terjadi bisa segera diatasi dengan baik. Sementara untuk keterbukaan informasi dan transparansi, Gubernur Awang Faroek menyarankan SKK Migas selalu mengupdate informasi yang ditampilkan, seperti yang dilakukan manajemen PT. Angkasa Pura.
“Bisa dicontoh website PT Angkasa Pura. Setiap ada kemajuan pembangunan, ditulis. Ada masalah juga disebutkan sehingga masyarakat setiap detik bisa mengakses dan mengetahui informasi seputar pembangunan Bandara Sepinggan itu,” kata Awang.  
Menanggapi ‘curhat’ gubernur tersebut, Kepala SKK Migas Wilayah Kalimantan Sulawesi, Djoko Widhihananto berjanji akan menerjemahkan dan merealisasikan arahan-arahan gubernur.
“Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan seluruh KKKS, mulai operation working level hingga jajaran manajemen,” kata Djoko.
Pesan lain yang dia tangkap dari arahan Gubernur Awang Faroek adalah bahwa kehadiran SKK Migas dan seluruh KKKS di Bumi Etam Kaltim, jangan hanya sekadar  bekerja dan mencari nafkah, tapi juga harus ada hal-hal lain yang diperbuat membantu pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran.    
Soal usul renegoisasi kontrak agar lebih berpihak kepada masyarakat sekitar yang disampaikan Gubernur Awang Faroek, Djoko juga merespon baik. Dalam waktu segera, pihaknya akan segera melaporkan usulan tersebut kepada SKK Migas di Jakarta.
“Saya juga sudah berencana untuk segera mengumpulkan manajemen SKK Migas dan KKKS untuk mendapat arahan langsung dari gubernur, khususnya seputar wawasan kebangsaan agar semua mengerti bahwa kehadiran kami di sini, bukan hanya untuk bekerja dan mencari nafkah, tetapi juga melakukan hal-hal lain yang bersifat sosial untuk pengentasan kemiskinan dan menekan angka pengangguran,” beber Djoko. (sul/hmsprov)

////FOTO : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan Kepala SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Djoko Widhihananto bersama perwakilan KKKS usai pertemuan kemarin.(fajar/humasprov kaltim)


 

Berita Terkait
Government Public Relation