Sofyan: Terus Kembangkan SDM Aparatur berbasis Kompetensi

Pengukuran Kompetensi bagi Pejabat Eselon III Pemprov Kaltim

SAMARINDA– Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkualitas tentunya harus didukung sumber daya manusia (SDM) aparatur yang profesional serta bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten di bidang tugasnya.

Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim H Sofyan Helmi, mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi agar kontribusi setiap PNS menjadi jelas dan terukur.

“Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan pengukuran kompetensi PNS melalui metode assessment center. Dimana kompetensi seorang PNS dibandingkan dengan kompetensi jabatan yang diemban dengan menggunakan alat ukur tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dan komprehensif,” kata Sofyan ketika membuka Pengukuran Kompetensi dengan metode Quasi Assessment Program (QAP) bagi Pejabat Eselon III, di Gedung Assessment Center Pemprov, Senin (17/2).

Menurut dia, assessment center menjadi hal yang sangat penting dan vital pada saat ini sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi, yaitu mengubah pola pikir budaya kerja dan manajemen pemerintahan menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, lanjut dia, secara konsisten telah melakukan pengukuran kompetensi PNS guna menggali SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan memiliki daya saing yang baik. Kedepan, hasil assessment ini diharapkan dapat digunakan secara maksimal dan bisa membuka jalan bagi proses mutasi dan promosi yang lebih baik.

“Hasil ini juga dapat dijadikan bahan penilaian secara objektif dalam jangka panjang dan proses identifikasi terhadap potensi kinerja pegawai akan dapat dilakukan lebih baik dan lebih akurat. Sehingga bisa juga dijadikan sebagai dasar untuk memodifikasi dan mendesain jenis diklat dan pengembangan keterampilan keahlian yang dibutuhkan pegawai, serta sebagai informasi bagi organisasi dalam rangka penyusunan pola karir,” jelasnya.

Dia berpesan kepada pejabat eselon III yang mengikuti assessment center, bahwa sebagai pejabat yang berada pada middle management, eselon III merupakan kader SDM aparatur penyelenggara pemerintahan di masa yang akan datang.

“Berdasarkan pengalaman saya mengikuti assessment center ini, kita akan mengerti bagaimana mengetahui pekerjaan yang sebenarnya, menggunakan sarana dan prasarana peralatan kerja, serta sejauh mana kita bisa menangkap permasalahan dan bagaimana solusinya. Dan metode ini dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKD Jawa Tengah Suko Mardiono mengungkapkan SDM aparatur merupakan salah satu aspek yang sangat penting, sehingga didalam satu jabatan tertentu dalam organisasi dibutuhkan SDM andal dan berkualitas.

Konsep manajemen SDM berbasis kompetensi di Jawa Tengah atau yang dikenal dengan assessment center ini sudah dilaksanakan sejak 2002 dan saat ini telah menjadi program unggulan oleh Pemprov Jawa Tengah.

 

“Assessment center merupakan penilaian kompetensi yang memiliki objektifitas tinggi dibandingkan meteode penilaian lainnya. Keunggulannya dapat menggali kompetensi kandidat melalui tingkah laku yang ditampilkan secara observable sesuai dengan tuntutan situasi dan lingkungan penugasan yang dihadapi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor mengatakan kegiatan pengukuran kompetensi melalui Quasi Assessment Program (QAP) yang diikuti oleh pejabat eselon III di lingkup Pemprov kali ini merupakan kegiatan ketiga setelah pada 2012 yang diikuti sebanyak 73 orang dan 2013 (132 orang).

“Peserta untuk periode pertama 2014 jumlah keseluruhan ada 97 orang. Dibagi dalam tiga kelompok masing-masing 30 orang, yang akan menjalani QAP masing-masing satu hari dari 17-19 Februari di gedung Assessment Center Pemprov Kaltim. Dari jumlah sekitar 307 orang untuk pejabat eselon III, yang telah mengikuti pengukuran kompetensi sebanyak 302 orang atau 98,32 persen,” katanya.

Melalui hasil dari metode ini, lanjut dia, diharapkan dapat dilakukan pemetaan yang akurat dan andal mengenai potensi masing-masing eselon III. Selain itu, dapat digunakan untuk kebutuhan pertimbangan bagi pejabat pembina kepegawaian untuk beberapa keperluan, yakni rekrutmen untuk eselon II, mutasi ke jabatan eselon III lain dan untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

“Pengukuran lewat QAP untuk Pemprov, sesuai dengan Pergub yang sudah dibuat masa berlakunya (expired) hanya untuk satu tahun. Jadi bagi mereka yang sudah pernah mengikuti QAP seperti ini, harus memperhatikan waktu tersebut,” lanjutnya.

Diketahui, Pemprov melalui BKD Kaltim sudah bekerjasama dengan BKD Jawa Tengah untuk pengembangan kepegawaian sejak 2004. Dan kerjasama ini diharapkan dapat terus dilanjutkan bahkan lebih ditingkatkan lagi untuk masa-masa yang akan datang. (her/sul/es/hmsprov).

///FOTO : Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim H Sofyan Helmi (tengah) bersama Kepala Kepala BKD Kaltim HM Yadi Robyan Noor (kanan) dan Kepala BKD Jawa Tengah Suko Mardiono (kiri) serta sejumlah peserta yang mengikuti Pengukuran Kompetensi dengan metode Quasi Assessment Program (QAP) bagi Pejabat Eselon III.(heru/humasprov kaltim)

 

 

Berita Terkait
Government Public Relation