SAMARINDA - Kaltim harus tetap kondusif menyonsong pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota) pada 17 April 2019. Masyarakat diserukan untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban.
"Sebagai umat beragama, kita wajib menjaga keutuhan bangsa. Pesta demokrasi harus berjalan tertib, aman dan damai. Jangan sampai ternodai dengan pertentangan atau isu yang diangkat sekelompok orang yang tidak menginginkan kita tetap bersatu," tegas Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Keagamaan se-Kaltim tahun 2018 yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/12/2018).
Hadi Mulyadi menambahkan, hingga saat ini Kaltim masih dikenal sebagai provinsi yang damai dan kondusif. Kondisi ini harus bisa terus dipertahankan. Apalagi, sejak masa Kerajaan Kutai dulu, daerah ini sangat menerima perbedaan dan menerima kelompok-kelompok dari luar Kerajaan Kutai. Dan hal itu turun temurun sampai saat ini.
"Oleh Karena itu, kita tidak boleh terlena dengan situasi saat ini, karena ada saja orang yang tidak menginginkan situasi yang kondusif. Untuk itu kita semua harus bersatu, baik antarumat beragama apalagi antarsesama pemeluk agama, sehingga Kaltim tetap kondusif aman dan damai," kata Hadi Mulyadi.
Dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh komponen dan lapisan masyarakat termasuk FKUB baik provinsi maupun kabupaten kota yang telah bekerja keras menjaga kerukunan umat beragama sehingga Provinsi Kaltim tetap dalam iklim yang kondusif.
"Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat berharga karena iklim yang kondusif merupakan kunci utama kita melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan. Maka dari itu suasana daerah yang kondusif harus tetap kita pertahankan," pesan Hadi lagi.
Sementara Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H Elto mengatakan tujuan pelaksanaan Rakor Bidang Keagamaan Tahun 2018 adalah sebagai upaya untuk turut meningkatkan pemahaman keberagaman beragama serta peningkatan dan mewujudkan kerukunan umat beragama di Provinsi Kaltim jelang Pemilu 2019.
"Memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Kaltim menjadi tugas dan kewajiban kita bersama seperti memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga selalu terjaga kondusifitas daerah," ujarnya.
Hadir dalam rakor tersebut, para Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat dan sosial, kepala Badan Kesbangpol, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua FKUB, Ketua MUI se-Kaltim serta perwakilan enam agama serta undangan lainnya. (mar/sul/humasprov kaltim)
22 Februari 2019 Jam 19:28:15
Pemerintahan
28 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 September 2019 Jam 21:48:31
Pemerintahan
21 September 2020 Jam 19:52:49
Pemerintahan
22 Januari 2021 Jam 12:20:16
Sosial
22 Januari 2021 Jam 12:19:48
Sumber Daya Manusia
22 Januari 2021 Jam 12:19:22
Kesehatan
22 Januari 2021 Jam 12:19:08
Pemerintahan
21 Januari 2021 Jam 22:06:37
Penanggulangan Bencana
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
06 November 2019 Jam 23:11:58
Siaran Pers
23 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
07 April 2019 Jam 18:30:23
Kolom Minggu
01 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
13 Desember 2018 Jam 21:48:24
Siaran Pers
12 September 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
14 November 2017 Jam 10:23:37
Pendidikan
27 November 2013 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana