Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015

Agar Penyaluran Bantuan Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

SAMARINDA - Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kaltim HM Sabani berharap kepada semua pihak agar dapat membantu kelancaran penyelenggaraan  Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan dan kerjasama itu sangat diperlukan untuk menghasilkan data akurat  dan  berkualitas.
"Sosialisasi PBDT ini sangat penting agar dihasilkan data akurat yang akan digunakan dalam penyaluran program perlindungan sosial. Terpenting harus tepat waktu dan tepat sasaran," kata Sabani mewakili Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada pembukaan Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 tingkat provinsi Kaltim yang dilaksanakaan di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (11/5).
Ditambahkan, dengan data akurat, berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan diharapkan menekan kesalahan dalam penyaluran bantuan program perlindungan sosial,  berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.
"Harus diakui, sebelumnya masih ada warga yang  masuk katagori  miskin, tetapi tidak mendapatkan bantuan semestinya. Sementara warga dengan tiga handphone canggih, gelang emas melingkar, justru ikut antri untuk mendapat bantuan. Ini tentu tidak adil," tegas Sabani.
Menurut Sabani, hal seperti ini harus dicegah agar tidak terulang kembali karena berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial hingga berdampak konflik di tengah  masyarakat. Pemutakhiran data  memang harus  sesuai kondisi masyarakat, karena itu dalam pelaksanaan pemutakhiran data, setidaknya Ketua RT harus ikut dalam pendataan untuk menghindari terjadinya kesalahan di lapangan.
"Yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak terdata, tetapi yang tidak miskin malah masuk daftar untuk mendapatkan bantuan.  Kesalahan seperti ini jangan sampai terulang. Pendataan harus akurat agar penyaluran bantuan tepat sasaran," tegasnya.
Terkait pendataan, Sabani juga  mengharapkan agar petugas data bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tidak melakukan pendataan seadanya. Tetapi harus dilakukan secara cermat dari pintu ke pintu.
"Kita berharap para lurah, kepala desa dan ketua  RT aktif berpartisipasi mengutarakan pendapat, sehingga data yang didapat setelah dilakukan pemutakhiran data benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada keluhan setelah itu," kata Sabani.
Sementara Kepala BPS  Kaltim  Aden Gultom mengakui ada kelemahan dalam penerapan metode sebelumnya. Persoalan terutama pada jauhnya jarak pendataan dengan pemanfaatan data.  Contoh, hasil pendataan 2011, masih digunakan untuk penyaluran program perlindungan sosial pada tahun 2014.
"Bisa saja data yang sudah dilakukan bergeser, karena jarak pendataan dan penyaluran yang terlalu jauh," kata Aden.
Permasalahan lain yang juga sering muncul pada saat pendataan adalah ketidakjujuran warga. Sebab itulah, untuk pendataan tahun ini verifikasi akan dilakukan dari pintu ke pintu. Selain itu, juga akan dilakukan forum konsultasi dengan melibatkan seluruh ketua RT, tokoh agama, masyarakat yang akan dipimpin oleh lurah atau kepala desa.
"Kami akan menggerakkan 2.000 petugas sejak 12 Juni mendatang untuk melakukan pendataan ke semua wilayah di Kaltim. Akhir tahun diusahakan sudah selesai dan sejak 2 Januari kita sudah bisa menggunakan data baru yang lebih akurat," ujar Aden.  (mar/sul/es/adv).

///FOTO : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kaltim HM Sabani bersama Kepala BPS  Kaltim  Aden Gultom saat memimpin  Sosialisasi  Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015.(umar/humasprov)


 

Berita Terkait