Sudah Terbentuk 591 BUMDes

Jauhar Effendi

SAMARINDA - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)  Kaltim HM Jauhar Effendi mengatakan saat ini sudah terbentuk tidak kurang dari 591 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari 841 desa yang tersebar di 7 kabupaten di Kaltim.

Jauhar meyakini BUMDes akan menjadi tulang punggung perekonomian mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. "Kita akan terus mendorong agar desa-desa lainnya segera membentuk BUMDes," kata Jauhar Effendi, Jumat (12/10).   

Ditambahkan, sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modal BUMDes dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. 

Karena itu, pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa, "Ada empat tahapan pembentukan BUMDes. Pertama, musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan. Kedua, perumusan kesepakatan bersama. Ketiga, pengusulan materi kesepakatan sebagai rancangan (draft) peraturan desa. Keemat, penerbitan peraturan desa," jelas Jauhar Effnedi. 

Dikatakan, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek  pemerintah. 

"Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusianya," kata Juahar.

Secara spesifik, lanjut dia, pendirian BUMDes untuk menyerap tenaga kerja di desa, meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. 

"Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat," terang Jauhar. (mar/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation