Sukseskan Pembangunan Daerah

Gubernur Minta Dukungan Bupati/Walikota


SAMARINDA – Pemprov berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan di berbagai bidang di Kaltim yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun menurut dia, komitmen tersebut tidak bisa direalisasikan tanpa dukungan bupati/walikota se-Kaltim.
Salah satunya untuk mewujudkan terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Maloy, Kutai Timur. KEK memerlukan dukungan infrastruktur yang baik dan tentunya harus ada kepastian hukum terhadap penggunaan lahan.  
Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2014, di Pendopo Lamin Etam, Rabu (3/4).
“KEK bukan hanya pekerjaan Bupati Kutai Timur semata, tetapi diperlukan koordinasi dan komunikasi serta pelaksanaan oleh bupati/walikota lain yang masuk dalam pusat-pusat kawasan industri di Kaltim,” ujar Gubernur.
Demikian halnya Balikpapan dengan Kawasan Industri Kariangau (KIK), PPU dengan Jembatan Pulau Balang, Kukar dan Samarinda untuk pembebasan lahan Jalan Tol, Kutim dengan rel kereta api dan power plant, serta pengembangan kawasan industri di Batuta. Kemudian kawasan industri pariwisata di Berau, food dan rice estate di Bulungan, dan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) di wilayah perbatasan.
“Seluruh kawasan tersebut harus terkoneksi dan saling menunjang satu sama lain, untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah masing-masing. Kepada bupati/walikota dapat membantu mengamankan kawasan, karena harus ada kepastian hukum terhadap lahan yang akan dibangun,”jelasnya.
Menurut dia, Musrenbang merupakan forum yang sangat penting dan strategis dalam konteks memadukan proses perencanaan dari bawah (bottom up), dari atas (top down), teknokratik dan proses perencanaan politik, serta memaduserasikan perencanaan provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya terwujudnya perencanaan yang konsisten, komprehensif, selaras, sinergi, terukur.
Selain itu, sambung dia, Musrenbang ini juga dapat digunakan untuk melihat dan mengevaluasi kembali kinerja pembangunan selama 2009-2012 dan proyeksi kinerja pembangunan 2013 sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2009-2013 serta menyiapkan langkah melalui program pembangunan 2014.
Dijelaskan, RKPD Kaltim 2014 akan fokus pada penguatan daya saing ekonomi daerah. Dalam hal ini, Pemprov Kaltim tidak menitikberatkan semata-mata pada peningkatan produksi pertanian dan eksploitasi sumberdaya alam, melainkan juga mendorong efisiensi produksi dan hilirisasi produk.
Karena itu, RKPD 2014 yang merupakan awal dari pelaksanaan RPJMD tahap tiga (2014-2018) difokuskan pada menciptakan SDM berkualitas, ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap, prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman.
Selanjutnya, pemerintahan berjalan kian efisien, efektif dan transparan. Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, kualitas lingkungan secara global semakin terkendali dan terus meningkat.
Sementara itu, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri, Tarmizi A Karim, mengatakan kebijakan penyelenggara pemerintahan daerah yang dirumuskan dalam rancangan RKPD Kaltim 2014, harus diarahkan untuk mendukung pencapaian 11 prioritas dan tiga bidang prioritas lain dan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014.
“Penyelerasan program pembangunan daerah harus mengedepankan prinsip keserasian, efektivitas dan efisiensi, dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah. Sehingga RKPD Kaltim 2014 dapat dilanjutkan menjadi KUA dan PPAS 2014, serta RAPBD 2014,” kata Tarmizi.
Deputi SDA dan LH Kementerian PPN/Bappenas, Rr Endah Murniningtyas, mengungkapkan isu strategis di Kaltim 2014 yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur strategis wilayah dan pengembangan perekonomian daerah yang berkelanjutan. Dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Dia mengatakan dalam tahap perencanaan perlu dilakukan review capaian sasaran pembangunan daerah, mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah dan mensinergikan dengan kebijakan nasional. Serta melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP.
“Kita juga harus memperhatikan tahapan implementasi melalui perbaikan kualitas belanja daerah, pengendalian inflasi dan mendorong percepatan proses pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur,” ucapnya.
Musrenbang RKPD Kaltim 2014 juga dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman, Ketua DPRD Kaltim H Mukmin Faisyal, Wakapolda Kaltim Brigjen Polisi Toto Adi Kuncoro, Wagub Kaltim H Farid Wadjdy, Sekprov Kaltim Irianto Lambrie serta 14 bupati/walikota se-Kaltim. (her/hmsprov).

///Foto : Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak memberikan penghargaan Pangripta  Nusantara Tingkat Provinsi kepada Walikota Bontang Adi Dharma, Bupati Kutim Isran Noor dan Wakil Bupati Tana Tidung Markus Yungkin.(syaiful/humasprov kaltim)
 

Berita Terkait