Tahun Ini Anggaran Peternakan Rp88,67 Miliar

11 Februari 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Ekonomi dan Pendapatan Daerah 428 kali

Tahun Ini Anggaran Peternakan Rp88,67 Miliar

SAMARINDA – Tahun 2015 ini anggaran pembangunan peternakan Kaltim mencapai Rp88,67 miliar. Terbagi dalam dua sumber dana yakni APBN senilai Rp23,78 miliar (26,82 persen) dan APBD provinsi sebesar Rp64,90 miliar (73,18 persen).

“Komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak terhadap program pro rakyat utamanya pembangunan peternakan sangat jelas terbukti dengan dukungan dana APBD yang besar didukung anggaran pusat (APBN),” kata Sekretaris Dinas Peternakan Kaltim Woro Triani pada Apresiasi Perencanaan Pembangunan Peternakan Kaltim di Aula Disnak Kaltim, Selasa (10/2).

Anggaran yang dikucurkan dalam pembangunan subsektor peternakan menurut dia, tidak lain sebagai tahapan mewujudkan dua juta ekor sapi Kaltim di tahun 2018 dan tahun ini pengadaan 950 ekor sapi impor jenis Brahman Cross bunting dan sapi Bali sebanyak 1.250 ekor.

Selain itu, APBD provinsi digunakan untuk membangun fasilitas pendukung pengembangan subsektor peternakan dan kesehatan hewan Kaltim khususnya bantuan dan dukungan kegiatan di kabupaten dan kota.

Woro menyebutkan dana APBN terbagi dalam kegiatan dekonsentrasi (dekon) dan tugas pembantuan (TP) difasilitasi tiga direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Pertanian (Kementan) yakni Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Ditjen Pengolahan dan Pemasaraan Hasil Pertanian.

Dari jumlah APBN sebesar Rp23,78 miliar terbagi sebesar Rp17,86 miliar adalah tugas pembantuan di kabupaten dan kota sementara anggaran Rp5,9 miliar di provinsi merupakan dana dekonsentrasi.

Selain dana tersebut lanjut Woro, terdapat dana tugas pembantuan yang dikelola Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp8,2 miliar yang bersumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.

“Target penambahan populasi yang dicanangkan Gubernur Awang Faroek diperkirakan hingga tahun 2018 mencapai 1,82 juta ekor. Program ini merupakan tindak lanjut kontrak kinerja Gubernur Kaltim dengan Kementan guna mendukung ketahanan pangan nasional,” jelas Woro Triani. (yans/sul/hmsprov)

Berita Terkait