Tak Boleh Hanya APBD

 

SAMARINDA - Alokasi APBD Kaltim 2018 ditetapkan lebih dari Rp.8 triliun. Meski diprediksi mengalami peningkatan dari tahun ini, tetapi pembangunan yang diprogramkan Pemprov Kaltim tidak mesti hanya bergantung pada APBD. Masih diperlukan dukungan dari APBN maupun perangkat sektor, terutama investor.

 

Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi MS menegaskan, kebijakan anggaran Pemprov Kaltim untuk realisasi APBD 2018 telah sesuai kebutuhan. Contoh, alokasi APBD untuk pangan sebesar Rp29 miliar. Untuk diketahui, program pangan bukan hanya beban pemerintah daerah tetapi juga pusat. Karena berbicara pangan, bukan pertanian saja. Tetapi, ada peternakan, perikanan dan perkebunan. "Jadi kita harus melihatnya di situ. Bukan hanya satu sumber saja. Yaitu daerah saja. Karena, 2018 adalah tahun terakhir RPJMD Kaltim kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak, maka yang menjadi prioritas pemerintah daerah adalah belanja yang sifatnya wajib dan mengikat. Misal, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan belanja terkait sektoral. Contohnya pangan tentu disesuaikan," kata Rusmadi di Gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (29/11).

 

Karena itu, untuk mendukung pembangunan daerah bukan hanya bersumber biaya melalui APBD tetapi juga APBN. Bahkan untuk ruang dalam mendukung pembangunan daerah di sektor pangan sangat besar di APBN. Kondisi ini menjadi tantangan OPD terkait pembangunan ketahanan pangan agar terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk meraih dukungan APBN yang lebih besar. "Dukungan APBN sangat diperlukan untuk menyukseskan pembangunan program pangan di Kaltim," jelasnya. (jay/sul/ri/humasprov)

 

Berita Terkait
Government Public Relation